REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan mahal politik menarik perhatian publik jelang dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Persoalan mahar politik dalam pilkada ini dianggap sama-sama membahayakan bagi perjalanan demokrasi, layaknya persoalan politik dinasti yang juga muncul di Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menegaskan kedua hal tersebut, baik politik mahar atau politik dinasti, sama-sama merusak dan membahayakan demokrasi di tanah air.

"Oligarki politik akan menyatu dengan oligarki ekonomi membuat demokrasi dibajak," katanya dalam pernyataan tertulis di akun twitternya, Selasa (16/1).

Karena itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini berharap ke depan harus ada kebijakan yang mengevaluasi ini. Memisahkan antara dunia politik dengan dunia bisnis, agar pasar bebas di dunia politik tidak tercampuraduk dengan pasar bebas ekonomi.