Rabu 17 Jan 2018 13:02 WIB

Jepang Ingatkan Dunia tak Terbuai Sikap Baik Korut

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myoung-gyon (kiri) berjabat tangan dengan Kepala Delegasi Korea Utara Ri Son Gwon usai pertemuan di Desa Panmunjom di Zona Demiliterisasi di Paju, Korsel, Selasa (9/1).
Foto: Korea Pool via AP
Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myoung-gyon (kiri) berjabat tangan dengan Kepala Delegasi Korea Utara Ri Son Gwon usai pertemuan di Desa Panmunjom di Zona Demiliterisasi di Paju, Korsel, Selasa (9/1).

REPUBLIKA.CO.ID, VANCOUVER -- Otoritas Jepang meminta dunia tidak dibutakan dengan kelakuan baik Korea Utara (Korut) dalam beberapa hari belakangan ini. Pemerintahan Negeri Sakura mengimbau agar dunia tidak terbuai dengan hal tersebut.

"Saya paham beberapa orang berpendapat untuk mengangkat sanksi menyusul dialog dengan inter-Korea, tapi pendapat ini terlalu naif," kata Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono seperti diwartakan BBC, Rabu (17/1).

Taro mengatakan, dialog inter Korea itu tidak akan membuat Korut menghentikan program rudal jelajah antarbenua mereka. Dia melanjutkan, negosiasi dengan Korea Selatan (Korsel) justru merupakan langkah Korut untuk memberikan mereka tambahan waktu guna mengembangkan program rudalnya.

Senada dengan Taro Kono, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson meminta akan adanya sanksi yang lebih ketat terhadap Pyongyang. Peningkatan hukuman itu harus dibuat dengan tegas hingga membuat mereka tak bisa mengelak untuk melakukan negosiasi.

Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha mengatakan, sanksi serta tekanan yang diberlakukan saat ini dirasa cukup untuk membuat mereka naik ke meja perundingan, seperti yang terjadi beberapa hari lalu. "Jadi saya rasa kerja keras dunia internasional sudah mulai mmebuahkan hasil," katanya.

Baca juga, Uni Eropa Perluas Sanksi Terhadap Korea Utara.

Sementara, pertemuan perwakilan 20 negara di Vancouver dilakukan untuk membahas peningkatan sanksi terhadap pemerintahan Presiden Kim Jong-un. Rapat tersebut diinisiasi oleh AS dan Kanada.

Pertemuan tidak mengundang dua sekutu utama Korut, Cina dan Rusia. Kedua negara tersebut dinilai tidak memberikan tekanan yang cukup bagi Korut untuk menghentikan program nuklir mereka.

Cina menilai hasil pertemuan itu nantinya tidak akan memiliki keterikatan hukum. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan, pihak terpenting terkait konflik di Semenanung Korea tidak ada dalam rapat tersebut. "Jadi saya rasa hasil pertemuan itu tidak legal atau representatif," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement