REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju di Pilkada Jawa Timur. Penunjukan Idrus menambah menteri dari Golkar dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengungkap perombakan kabinet merupakan hak sepenuhnya kewenangan Presiden Jokowi. Menurutnya, PDIP tidak mempersoalkan penambahan menteri dari Golkar lantaran hal itu bagian memperkuat soliditas partai-partai pendukung Pemerintah sampai 2019

"Apa yang perlu dipermasalahkan? Yang pertama ini hak prerogatif Presiden kemudian Presiden ingin membangun kerja sama partai partai pendukung pemerintah yang solid," ujar Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (17/1).

Hendrawan menilai kontribusi Partai Golkar dalam kerja sama cukup signifikan karena merupakan partai kedua terbesar setelah PDIP.  Karenanya, ia menilai itu bagian pertimbangan masuknya penambahan Golkar dalam Kabinet Kerja.

"Itu sebabnya wajar Presiden memberi kursi tambahan. Tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya," ujar Hendrawan.

Anggota Komisi XI DPR tersebut memandang tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan makin bertambahnya kader Golkar di Kabinet Jokowi-JK. Sebab, pihaknya menilai manajemen pemerintahan yang dibangun haruslah politik gotong royong.

"Itu sebabnya tidak perlu dipersoalkan seperti itu. Yang penting kerja sama partai pendukung pemerintah ini makin solid ya. Kalau ini lebih solid berarti sudah enteng. Kalau kita tidak mampu menciptakan soliditas kabinet, partai pendukung tentu stabilitas politik kita sulit tercapai," ujar Hendrawan.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan tidak mempersoalkan pengganti Khofifah adalah dari Golkar Idrus Marham. Sebab menurutnya, Khofifah di dalam kabinet bukan merepresentasikan dari PKB, sehingga tidak harus penggantinya dari PKB.

"Khofifah tidak termasuk dalam representasi PKB. Kemudian kalau dalam masa reshuffle ini kemudian penggantinya Idrus marham, saya kira itu sekali lagi hak prerogatif presiden. Tapi kalau diambil dari sisi NU-nya tetaplah Pak Idrus Marham juga NU," ujar Lukman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika