REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program 'Jakarta Satu' yang digawangi Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta akan memulai terobosan dengan mengintegrasikan semua data dengan jargon satu peta, satu data dan satu kebijakan. Di tahap awal ini, ada lima data dari SKPD yang diintegrasikan. Yakni dari Dinas Cipta Karya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).
Kepala BPRD DKI Edi Sumantri optimistis, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi dengan program ini. Dia mengatakan, melalui 'Jakarta Satu' ini SKPD yang dipimpinnya akan mudah mengidentifikasi para penunggak pajak dan retribusi. "Kami juga bisa melihat potensi pendapatan yang selama ini luput dari pajak dan retribusi," ujar dia, di sela peluncuran program 'Jakarta Satu' di Balai Kota DKI Rabu (17/1).
Peluncuran ini juga turut dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Ia mengatakan, selain melakukan penindakan, KPK memiliki tugas yang tidak kalah penting, yakni pencegahan korupsi. KPK mendukung penuh Pemprov DKI dalam membangun sistem pengawasan terintegrasi 'Jakarta Satu' ini. "Kami berharap ini akan menjadi model bagi upaya pecegahan korupsi yang efektif di seluruh pemerintah daerah di Indonesia," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, dengan program 'Jakarta Satu' seluruh jajaran Pemprov DKI tanpa kecuali memiliki satu acuan data dan peta yang sama. Melalui sistem ini, dia mengatakan, kebijakan yang diambil bisa dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi sehingga meminimalisir potensi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. "'Jakarta Satu' sebagai salah satu contoh perubahan menuju good governance secara sistemik dan sistematis yang sedang kami mulai di Jakarta," kata dia.
Anies mengatakan, 'Jakarta Satu' juga diharapkan bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD akan memungkinkan pemprov memiliki ruang fiskal yang memadai untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika