REPUBLIKA.CO.ID, MOSCOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan mitranya dari Turki Mevlut Cavusoglu membahas konflik di Suriah dan situasi kemanusiaan melalui telepon, Percakapan tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, berlangsung pada Rabu.
"Para menteri membahas persiapan untuk Kongres Dialog Nasional Suriah sebagai tonggak utama dalam perjalanan untuk mencapai penyelesaian dalam masalah politik Suriah," kata kementerian tersebut.
Sementara itu Xinhua melaporkan bahwa Militer Turki pada Selasa malam (16/1) menambah personel militer di tengah kesiagaan tinggi di dekat perbatasan Suriah, saat Ankara bersiap menyerang satu wilayah Kurdi di Suriah Utara, kata stasiun televisi pan-Arab Al-Mayadeen.
Balabantuan pasukan Turki terus berdatangan di satu wilayah perbatasan Turki di dekat Wilayah Afrin, yang dikuasai Suku Kurdi di Provinsi Aleppo, Suriah Utara, kata laporan tersebut.
Al-Mayadeen menambahkan siaga keamanan tinggi dikeluarkan di wilayah perbatasan Turki di dekat Ayn Al-Arab, atau Kobane --yang dikuasai Suku Kurdi, di bagian lain pinggir utara Aleppo.
Ketegangan militer itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kegiatan militer terhadap pasukan Kurdi di Afrin akan didukung oleh gerilyawan Suriah yang didukung Turki, kata laporan tersebut.
Presiden Turki itu juga berikrar akan menghapuskan pasukan keamanan, dengan 30.000 personel, yang saat ini dibentuk oleh Amerika Serikat di daerah yang dikuasai Suku Kurdi di bagian timur-laut Suriah.
Di dalam pidatonya pada Selasa, Erdogan mendesak NATO agar menentukan sikap mengenai pasukan perbatasan Suriah dukungan AS, yang akan dibentuk dari Satuan Perlindungan Rakyat (YPG), yang didominasi Suku Kurdi. Ankara menganggap YPG sebagai kelompok teror.
"Saya ingin menyeru NATO ..., anda sekalian harus melakukan tindakan terhadap pihak yang mengancam keamanan perbatasan sekutu anda," katanya.
Sementara itu Tentara Suriah bertekad untuk mengakhiri segala bentuk kehadiran Amerika Serikat di negara tersebut, kata televisi pemerintah.
Koalisi yang dipimpin Amerika Serikat bekerja dengan milisi Suriah untuk membentuk pasukan perbatasan baru yang terdiri dari 30.000 personil. Langkah tersebut juga meningkatkan kemarahan Turki atas dukungan Amerika Serikat untuk pasukan yang didominasi Kurdi di Suriah.
Kementerian luar negeri Suriah mengecam pasukan perbatasan yang didukung Amerika Serikat sebagai "serangan terang-terangan" atas kedaulatannya, menurut media pemerintah.
Pada 22 Desember 2017, Panglima Komando Sentral AS mengumumkan mereka akan membentuk pasukan perbatasan di Suriah --yang ia katakan akan membantu mencegah kemunculan kembali ISIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika