REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memahami apa yang sedang terjadi dalam perundingan damai dengan Korea Utara (Korut). Sebab itu, Korsel menilai, negosiasi dengan pemerintahan Kim Jong-un akan terus dilanjutkan.
Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul peringatan negara-negara dunia yang menilai jika negosiasi dilakukan Korut untuk memberikan waktu guna melanjutkan program nuklir mereka. Namun, Korsel menilai pertemuan yang terjadi baru-baru ini merupakan peluang untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.
"Kami memahami Korut lebih dari siapa pun, lebih dari satu dekade berhadapan dengan mereka bersama sejumlah diskusi yang putus-nyambung. Tapi, ini adalah sebuah peluang dan kami harus mengambil peluang itu," kata Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha kepada BBC, Kamis (18/1).
Dia mengatakan, setiap negara bebas menilai alasan Korut mau berunding saat ini. Namun, dia menegaskan, pada akhirnya dunia internasional harus memaksimalkan kesempatan yang ada saat ini.
Kang mengatakan, Korsel masih berpandangan sama dengan negara-negara sekutu dalam jangka pangjang, yakni pelucutan nuklir Korut di Semenanjung Korea. Di lain sisi, dia meminta bantuan kemanusiaan segera dikirimkan ke Korut menyusul sanksi internasional yang sudah mulai terasa di negara tersebut.
Dalam perundingan tersebut, kedua negara sepakat untuk menggunakan satu simbol negara di bawah bendera Korea bersatu. Korut dipersilakan mengirimkan delegasi dalam ajang Olimpiade Musim Dingin yang akan berlangsung pada 9 hingga 25 Februari nanti di Pyeongchang, Korsel.
Baca juga, Korut Siap Berperang dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson mengatakan, sanksi internasional pada akhirnya terasa hingga bersedia mengadakan pertemuan. Dia optimistis hukuman tersebut akan membuat Korut juga bersedia merundingkan program nuklirnya.
Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengimbau dunia untuk tidak terbuai dengan sikap yang ditunjukkan Korut belakangan ini. Dia menegaskan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk melonggarkan sanksi yang tengah berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika