REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan bahwa Partai Hanura versi kubu 'Ambhara' perlu dikaji apakah sesuai berdasarkan AD/ART partai. Sebab harus diketahui apakah munaslub ini memenuhi persyaratan dan unsur yang telah ditentukan partai atau tidak.

Moeldoko mengatakan, dalam hal ini bukan hanya hasil Munaslub yang harus dijadikan acuan, tapi lebih pada apakah Munaslub yang berjalan telah sesuai atau belum. "Nanti kan bisa dilihat dalam munaslub itu apa, memenuhi unsur itu apa enggak. Nanti setelah itu pembina akan memberikan pandangan," kata Moeldoko.

Namun, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) ini menjelaskan tidak ikut terlalu banyak dengan persoalan yang ada di tubuh Hanura.  "Kebetulan saya itu sebetulnya kurang mengikuti. Saya lebih banyak di HKTI (Himpunan Keluarga Tani Indonesia). Dinamika di internal sendiri itu saya betul-betul kurang intens mengikuti," kata Moeldoko.

Partai Hanura kubu Ambhara resmi mencopot ketua umum Partai Hanura, periode 2015 - 2020, Oesman Sapta Odang (OSO) dan menunjuk Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum Partai Hanura hingga 2020 mendatang. Hal itu diputuskan melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang digelar di Kantor DPP, Partai Hanura, Jakarta, Kamis (18/1).

"Hadirin apa kita setuju mengangkat, menetapkan Bapak Daryatmo sebagai ketum Hanura 2015-2020?" tanya Pimpinan Sidang Munaslub, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, di DPP Hanura, Jalan Raya Hankam, Bambu Apus, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Daryatmo sendiri terpilih usai 27 perwakilan DPD menyampaikan pandangan untuk menunjuk yang bersangkutan sebagai ketua umum definitif. Rangkaian Munaslub sendiri, diselenggarakan selama tiga hari, pada 17-19 Januari 2017.

"Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Januari 2018 Munaslub II tahun 2018 Partai Hanura," kata sekretaris sidang munaslub, Harjadinata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika