REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menilai penyebab konflik di tubuh Partai Hanura disebabkan oleh masalah kepemimpinan. Menurutnya untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan musyawarah bersama dengan kedua belah pihak.
"Semua terjadi karena ada sebab dan akibat kan. Akibat ini karena masalah leadership. Ini kita perbaiki masalah apa dileadership itu. Kita kompromikan," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1).
Apabila penyelesaian melalui musyawarah tak juga menemukan hasil, maka menurutnya tak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan melalui pendekatan hukum. Ia mengaku, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah internal Partai Hanura sehingga tidak merugikan partai yang tengah fokus menghadapi Pilkada serentak 2018 itu.
"Ini lama tentu dan akan merugikan Partai Hanura karena kita sedang menghadapi proses verifikasi aktual, Pilkada, Pilpres, Pileg dan sebagainnya," ujarnya.
Wiranto mengatakan, ia pun diminta kembali untuk memimpin partai. Namun, menurutnya posisinya sebagai Menkopolhukam saat ini memiliki tugas yang berat untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
Wiranto melanjutkan, keputusan untuk mengganti Ketua Umum Partai Hanura OesmanSapta Odang dan menunjuk Marsekal Madya (Purn) Daryatmo merupakan keinginan para pemilik partai. "Tatkala sebagian besar pengurus tidak menghendaki kepengurusan ini atau katakan tidak menghendaki proses kepemimpinan yang perlu diganti, mereka pemilik partai," katanya lagi.
Ia menjelaskan,pemilik partai bukanlah merupakan pengurus pusat maupun ketua umum dan jugadewan pembina. Namun, pemilik partai adalah seluruh anggota partai yangdiwakili oleh para pengurus DPD DPC se-Indonesia. "Tatkala mereka sudah melampaui 2/3 mereka itu kekuatannyata. Ini nanti kita, enggak mau berpolemik dengan publik. Serahkanlah," ucapnya.
Wiranto mengaku menghormati hak politik anggota sebagaipemilik partai. Ia pun akan mendukung keinginan anggotanya apabila berdasarkan kebenaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika