REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Jepang mempercepat penyelesaian enam proyek infrastruktur besar di Indonesia sesuai kesepakatan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Hal itu sesuai harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerima Delegasi Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Toshihiro Nikai dan rombongan yang hadir dalam rangka perayaan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/1).
Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Shinzo Abe di Manila, Filipina, pada November 2017, kedua negara telah menyepakati beberapa hal.
"Kami sepakat untuk segera menyelesaikan kerja sama infrastruktur yang ada. Dan saat itu saya menyampaikan agar kita cepat-cepat menyelesaikan proyek kerja sama yang telah kita sepakati," kata Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, pertemuan yang juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono itu membahas tentang percepatan enam proyek infrastruktur di Indonesia yang ditangani oleh Jepang. Menteri PUPR Basuki mengatakan ada enam proyek yang dilaporkan.
"Jadi ada enam proyek yang dilaporkan oleh Hiroto Izumi tadi, special adviser for prime minister bidang infrastruktur. Pertama, tentang Patimban itu akan dimulai groundbreaking-nya di bulan Mei 2018 sehingga nanti Maret 2019 akan soft opening," katanya.
Pihaknya mendapat penugasan untuk menyelesaikan jalan akses dari jalan nasional ke Patimban. Kemudian proyek MRT fase 1 juga ditargetkan rampung akhir 2018 dan akan diujicobakan segera sehingga pada 2019 akan bisa dioperasikan.
"Proyek west dan east, jadi timur barat sedang dipersiapkan penetapan konsultannya," katanya.
Kemudian untuk kereta api Jakarta-Surabaya, kecepatan 5,5 jam yang telah disetujui akan kembali dievaluasi tarifnya sehingga kemungkinan akan lebih murah tarifnya ketimbang proyeksi dan perhitungan awal, saat ini sedang disiapkan "feasibility study"-nya. Selanjutnya yakni Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera yakni dari Padang hingga Pekanbaru.
"Kita ada rute barunya dengan tunnel dan dengan penghubung jalannya, itu akan dibiayai yang tunnelnya karena dengan 'transfer of technology', itu dengan 'convensional loan' dari pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia. Sedangkan jalan- jalan penghubungnya akan dilakukan loan langsung ke Hutama Karya sebagai penugasan," katanya.
Dengan begitu konsep pembiayaan tidak akan membebani APBN dan rencananya akan dilakukan ground breaking akhir 2018. "Kemudian (Blok minyak mentah) Marsela, Jepang juga sedang menyiapkan untuk bisa segera dimulai. Kemudian yang dipikirkan oleh mereka dan sedang disiapkan, proyek- proyek perikanan, pengembangan perikanan di pulau-pulau terluar seperti Natuna dengan Morotai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika