REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan melanjutkan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Provinsi Riau akan menjadi tempat pertama pelaksanaan PSR pada 2018. Pemerintah akan meremajakan kebun rakyat yang tersebar di lima kabupaten yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, dan Pelalawan.
Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan Program PSR di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan seluas 4.446 hektare dan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara seluas 9.109 hektare pada 2017.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, program peremajaan sawit sangat diutamakan untuk meningkatkan produktivitas yang sudah ada. Sebab, dari 4,7 juta hektare kebun kelapa sawit rakyat, sekitar 2,7 juta hektare perlu diremajakan.
"Program peremajaan sawit rakyat ini sangat penting. Pemerintah ingin membantu rakyat dan bukan mempersulit rakyat," kata Darmin dalam Rapat Koordinasi Persiapan Peremajaan Sawit Rakyat di Jakarta, Jumat (19/1).
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuandi Rahman, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto dan pejabat kementerian/lembaga terkait.
Darmin mengaku, Pemerintah menargetkan Program PSR seluas 185 hektare di 20 provinsi pada 2018. Dengan cakupan sebesar itu, pemerintah mengharapkan nilai tambah produktivitas bisa mencapai Rp 125 triliun per tahun. Setahun targetnya 185 ribu, dengan target 11 sampai 20 ribu hektare lahan sawit tiap kali dirilis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika