REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sultan dari Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat, Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat mengatakan politik uang harus dihentikan. Karena bisa membuat negara hancur untuk itu undang-undang dan peraturan harus segera diubah.

"Jadi undang-undang dan peraturannya harus diubah tentang demokrasi dan politik kita," kata Sultan Arief di Cirebon, Sabtu (20/1).

Menurutnya untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah, para calon harus mengeluarkan banyak sekali uang untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk membuat baliho, kaos, spanduk, uang saksi dan bahkan uang untuk kendaraan partai. Semua harus serba uang. peraturan tentang ini harus segera diubah, karena kalau tidak, negara bisa ambruk, kalau pemimpin-pemimpinnya itu harus punya banyak uang.

"Dan kemudian nanti (ketika menjadi pemimpin) mereka mencari uang lagi untuk mengmbalikan dan ini yang bahaya," jelasnya.

Sultan Arief mengatakan masalah uang sudah sangat jelas dan tidak tabu lagi untuk demokrasi negara Indonesia, karena ketika mau mencalonkan atau menjadi pemimpin harus diukur dengan uang. "Yang jelas kita ini demokrasi dan politik uang, jadi demokrasi matrial, politik matrial," katanya.

Dengan adanya politik uang seperti saat ini, tidak memberi kesempatan bagi orang-orang yang baik, negarawan yang tidak mempunyai modal untuk ikut bersaing menjadi pemimpin. Dengan adanya politik uang itu calon-calon pemimpin yang bagus dan yang baik tidak akan muncul hanya mereka yang punya uang saja yang akan muncul.

"Pasti saya sangat prihatin sekali dengan demokrasi seperti sekarang ini dan ini tentu harus dipikirkan oleh semuanya," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika