REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengingatkan masyarakat di Pulau Dewata jangan sampai menggunakan hak pilih karena iming-iming politik uang. Namun perhatikan visi dan misi untuk daerah.

"Suara Anda sangat menentukan pemilihan ini. Nanti akan ada tahapan kampanye, yang akan ada pendidikan politik tentang visi dan misi oleh pasangan calon untuk daerah. Jangan sampai salah menggunakan hak pilih karena money politics (politik uang)," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia di Denpasar, Ahad (21/1).

Saat berorasi pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), ia mengatakan Bawaslu akan menindak tegas bila terbukti ada politik uang. Masyarakat diharapkan tidak sampai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yang bisa berimpilkasi pada tuntutan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan, ada beberapa profesi yang tidak boleh melaksanakan politik praktis. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta kepala desa dan perangkat desa. "Jangan coba-coba melanggar untuk berpolitik praktis jika tidak ingin menginap dipenjara. Kalau berpolitik pasif, masih bisa karena ASN juga memiliki hak pilih, manfaatkan saat pencoblosan," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian Pertahanan RI Provinsi Bali Ketut Budi Astawa mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pilkada dengan tidak melaksanakan pelanggaran. "Mari kita awali dari diri sendiri, kenali aturannya. Jika tidak tahu, mari bertanya cari informasi agar tidak sampai melanggar, hindari demo yang merusak fasilitas umum, karena itu akan merugikan kita sendiri di Bali, maupun Indonesia secara keseluruhan," ucapnya.

Astawa mengingatkan ma yarakat akan adanya ancaman nonmiliter dari oknum-oknum dari dalam yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan. Pelaksanaan PB3AS juga turut dimeriahkan berbagai penampilan dari siswa-siswi SMK Pariwisata Harapan, Denpasar

Ikuti Whatsapp Channel Republika