REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali mengingatkan masyarakat di Pulau Dewata jangan sampai menggunakan hak pilih karena iming-iming politik uang. Namun perhatikan visi dan misi untuk daerah.

"Suara Anda sangat menentukan pemilihan ini. Nanti akan ada tahapan kampanye, yang akan ada pendidikan politik tentang visi dan misi oleh pasangan calon untuk daerah. Jangan sampai salah menggunakan hak pilih karena money politics (politik uang)," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia di Denpasar, Ahad (21/1).

Saat berorasi pada Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), ia mengatakan Bawaslu akan menindak tegas bila terbukti ada politik uang. Masyarakat diharapkan tidak sampai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yang bisa berimpilkasi pada tuntutan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan, ada beberapa profesi yang tidak boleh melaksanakan politik praktis. Mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta kepala desa dan perangkat desa. "Jangan coba-coba melanggar untuk berpolitik praktis jika tidak ingin menginap dipenjara. Kalau berpolitik pasif, masih bisa karena ASN juga memiliki hak pilih, manfaatkan saat pencoblosan," ujarnya.