REPUBLIKA.CO.ID, GANGDUM -- Ketegangan meningkat pada Minggu di kamp-kamp yang menampung ratusan ribu Muslim Rohingya untuk dikirim kembali ke Myanmar. Puluhan pengungsi berdiri memegang spanduk kain yang menentang pemindahan mereka saat Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Yanghee Lee mengunjungi kamp-kamp di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar akhir pekan lalu.
Beberapa pemimpin pengungsi mengatakan bahwa perwira militer Bangladesh telah mengancam untuk merebut kartu jatah makanan mereka jika mereka tidak kembali. Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pekan lalu, Myanmar akan menerima pengungsi Rohingya dari Bangladesh di dua pusat penerimaan, dan sebuah kamp sementara di dekat perbatasan bersama mereka mulai Selasa dan berlanjut dalam dua tahun ke depan.
Para pengungsi menolak untuk kembali kecuali keselamatan mereka dapat dijamin, dan masyarakat Myanmar mengabulkan tuntutan mereka untuk diberi kewarganegaraan serta dimasukkan ke dalam daftar etnis minoritas yang diakui. Mereka juga meminta agar rumah, masjid dan sekolah mereka yang dibakar atau rusak dalam operasi militer dibangun kembali.
Lebih dari 655.500 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah militer Myanmar melakukan kekerasan di bagian utara negara bagian Rakhine dalam menanggapi serangan militan terhadap pasukan keamanan pada 25 Agustus. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kegiatan tersebut sebagai pembersihan etnis Rohingya, yang disangkal oleh Myanmar.
Para tetua Rohingya mengatakan bahwa pejabat tentara Bangladesh telah memanggil atau bertemu mereka selama dua hari terakhir, meminta mereka untuk menyiapkan daftar keluarga dari kamp mereka untuk dipulangkan. Empat dari mereka mengatakan bahwa mereka termasuk di antara lebih dari 70 pemimpin kamp -mewakili ribuan pengungsi- yang bertemu dengan perwira militer di kamp Gungdum pada Sabtu (20/1).
"Ketika kami mengatakan bahwa kami tidak dapat menyediakan daftar karena orang-orang belum siap untuk kembali, mereka meminta kami untuk membawa kartu WP mereka," ujar Musa, seorang pemimpin di kamp Gungdum, mengacu pada kartu bantuan yang diberikan oleh Program Pangan Dunia PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika