Ketika Golkar Pilih Mantan Danjen Kopassus Jadi Sekjen

REPUBLIKA.CO.ID Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Senin (22/1). Airlangga menunjuk Letjen (purnawirawan) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai sekretaris jenderal Partai Golkar menggantikan posisi Idrus Marham yang pekan lalu dilantik sebagai menteri sosial.

"Saya akan memanggil pengurus partai Golkar pertama, Sekretaris Jenderal Bapak Lodewijk Freidrich Paulus," ujar Airlangga ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin.

Menurut Airlangga, perombakan tersebut bagian revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan Partai Golkar hasil mandat musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Desember 2017. Adapun Lodewijk pada merupakan mantan perwira tinggi angkatan darat dan permah menjabat sebagai danjen Kopassus ke-24.

Jabatan terakhirnya di kemiliteran adalah komandan pembina doktrin, pendidikan, dan latihan (Dankodiklat) TNI dengan pangkat letjen. Selepas pensiun dari ketentaraan, ia langsung bergabung ke Golkar dan diserahi jabatan ketua koordinator Bidang Kajian Strategis dan SDM pada Agustus 2016.

Meski belum genap lima tahun menjadi kader Partai Golkar, menurut Airlangga, hal itu tak jadi masalah. Menurut menteri perindustrian itu, penunjukan terhadap Lodewijk sudah melalui pertimbangan yang matang sejak awal.

Pengumuman Pengurus Partai Golkar: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah depan) bersama jajaran pengurus pusat berfoto bersama saat pengumuman susunan pengurus pusat Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (22/1).

Ia juga membantah jika dipilihnya Lodewijk sebagai sekjen terdapat campur tangan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang sempat menjadi atasan Lodewijk di TNI AD. "Tidak ada, tidak ada yang menekan," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Luhut pula yang membawa Airlangga bertemu Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Airlangga menjadi ketum Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

Lodewijk yang diwawancarai terpisah mengatakan, terpilihnya sebagai sekjen merupakan kewenangan penuh ketua umum Golkar meskipun ia belum lama menjadi kader Golkar. "Bahwa untuk menjadi ketua DPP dan DPP itu hak diskresi ketua umum. Itu yang digunakan beliau dalam menunjuk seseorang untuk merekomendasi calon tertentu. Hak beliau sebagai ketua umum," ujar Lodewijk.

Lodewijk juga membantah, memiliki kedekatan khusus dengan Luhut yang disebut-sebut menjadi faktor terpilihnya ia menjadi sekjen. Ia mengatakan, tidak mengetahui, apakah ada intervensi dalam penunjukannya tersebut. Namun, Lodewijk mengakui, Luhut merupakan komandannya saat di Kopassus.

Ia menuturkan, Luhut menjadi komandannya saat bergabung ke Kopassus pada 1981. Dinilai berprestasi, Lodewijk kemudian direkrut Luhut sebagai anggota Detasemen 81 (Penanggulangan Teror) pada 1983. "Beliau komandan saya, wakilnya Prabowo (Subianto). Apakah kurun waktu itu beliau menilai saya apa gimana saya nggak tahu," ujar Lodewijk.

Yang jelas, menurut Lodewijk, ia bertekad bekerja sepenuhnya untuk partai beringin tersebut. Ia menjanjikan akan menjalankan amanat kader Golkar lainnya untuk membesarkan Golkar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Idrus Marham sebagai menteri sosial. Menyusul penunjukan itu, Presiden diingatkan kembali soal komitmennya meminta menteri di kabinet mundur dari jabatan di parpol. Kendati demikian, belakangan klausul itu tak berlaku buat Airlangga Hartarto yang juga menjabat ketua umum Golkar. Sedangkan Idrus Marham, dalam perombakan pengurus inti Partai Golkar kemarin juga ternyata masih merangkap jabatan.

Dalam struktur baru, Idrus ditunjuk sebagai ketua koordinator bidang (korbid) kelembagaan DPP Golkar. Terkait rangkap jabatan itu, Airlangga menyebut posisi yang dijabat Idrus adalah jabatan portofolio. Ia tidak menjelaskan perinci maksud portofolio tersebut, tapi ia menjanjikan tidak akan mengganggu tugas Idrus di Kabinet Kerja.

"Terkait Pak Idrus memang ada jabatan yang kita sebut portofolio, mungkin pekerjaannya tidak semasif sebagai sekjen yang lalu," ujar Airlangga.

Dua nama profesional masuk dalam kepengurusan Partai Golkar hasil revitalisasi dan restrukturisasi oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Di antaranya, ekonom, peneliti, sekaligus mantan direktur utama Center of Information and Develompment Studies (CIDES) Umar Juoro, serta mantan direktur jenderal pajak, Ken Dwijugeastiadi.

Umar Juoro ditunjuk Airlangga dalam kepengurusan Golkar periode 2018-2019 sebagai ketua Badan Litbang Golkar. Sementara itu, Ken Dwijugeastiadi menjadi wakil ketua koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Airlangga, kedua sosok tersebut telah berpengalaman dan diharapkan berkontribusi dalam kepengurusan Golkar. "Kalau kita bicara makro ada Pak Umar dengan berbagai macam pengalaman dan ada Pak Ken yang berpengalaman dalam sektor riil dan fiskal. Dengan demikian, kita punya banyak anggota ini saling melengkapi agar dalam 1,5 tahun partai Golkar dapat konsentrasi dan kontribusi Pemerintahan Jokowi JK," ujar Airlangga.

Airlangga mengungkap dalam revitalisasi dan restrukturisasi kepengurusan Golkar ini, ia merampingkan struktur yang berjumlah 305 orang menjadi 251 orang. Dari jumlah tersebut, 71 di antaranya pengurus perempuan. Hal itu bertujuan agar kuota 30 persen pengurus partai tercapai.

Ia melanjutkan, revitalisasi dan restrukturisasi kali ini berfokus untuk menghadapi Pemilu 2019 dan tahun politik 2018. Menurut Airlangga, Golkar menargetkan peningkatan elektabilitas dengan capaian suara mencapai 16 hingga 18 persen pada pemilu nanti.

Adapun komposisi kepengurusan DPP Golkar masa bakti 2014-2019 hasil revitalisasi DPP Golkar antata lain:

- Ketua Umum Airlangga Hartarto

- Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus

- Wasekjen Sarmudji

- Bendum Robert Kardinal

- Korbid Kepartaian Ibnu Munzir

- Korbid Perekonomian Azis Syamsuddin

- Korbid Perempuan Pemuda dan Inovasi Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita

- Korbid Hubungan Kelembagaan Eksekutif Legislatif Idrus Marham

- Korbid Pemilih Luar Negeri Happy Bone Zulkarnain

- Korbid Pratama Nurdin Halid

- Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera Indra Bambang Utoyo