Selasa 23 Jan 2018 22:15 WIB

Kasus Campak dan Gizi Buruk, Presiden Panggil Bupati Asmat

Dari 224 kampung yang ada, 187 di antaranya sudah dilakukan penyisiran.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani
Presiden Jokowi memanggil Gubernur Papua, Bupati Asmat dan Bupati Nduga membahas penanganan masalah kesehatan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1).
Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri
Presiden Jokowi memanggil Gubernur Papua, Bupati Asmat dan Bupati Nduga membahas penanganan masalah kesehatan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1). Dalam pertemuan ini, Presiden pun menginstruksikan agar segera melakukan penanganan bencana kesehatan campak dan gizi buruk di Papua.

"Bapak Presiden telah memerintahkan tim dari pusat dan langsung bergabung dengan kabupaten," kata Bupati Asmat Elisa Kambu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Ia mengatakan, sejumlah kementerian dan kelembagaan sosial, Mabes TNI, dan Kemendagri bersama pemda setempat telah melakukan langkah penanganan bencana kesehatan. Langkah pertama yakni mengobati campak dan gizi buruk. Kedua, memberikan vaksin imunisasi kepada anak di bawah umur 14 tahun.

"Ketiga adalah menyiapkan upaya kita rencana setelah pascapenangangan campak itu sendiri. Rencana pendampingan dan pembinaan pasien-pasien khusunya gizi buruk butuh waktu agak lama sedikit," ujarnya.

Ia mengatakan, penanganan campak di kabupaten Asmat pun ditargetkan akan selesai dalam waktu satu bulan. Saat ini, pemda setempat telah menyisir seluruh perkampungan.

Dari 224 kampung yang ada, sekitar 187 di antaranya sudah dilakukan penyisiran oleh pemda setempat. Lebih lanjut, menurut Elisa, Presiden juga menegaskan agar tak hanya menyelesaikan masalah campak. Tetapi juga fokus pada masalah ketahanan pangan, pelayanan dasar, dan pembinaan infrastruktur dasar.

Terkait langkah relokasi penduduk, Elisa menyampaikan langkah tersebut tak mungkin dilakukan. Kendati demikian, pemerintah akan berupaya melakukan perbaikian pemukiman masyarakat di sekitar distrik.

"Karena memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya adat istiadat hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement