Rabu 24 Jan 2018 02:33 WIB

Israel Tuduh PBB Bias Palestina

Yordania meminta meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah yang diduduki.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Agus Yulianto
Aksi bela Palestina di San Francisco, AS (Ilustrasi)
Foto: PressTV
Aksi bela Palestina di San Francisco, AS (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,  JENEWA -- Pemerintah Israel menuding PBB melakukan tindakan diskriminatif. Menurut Israel, sudah cukup banyak resolusi yang memperlihatkan bahwa PBB bias terhadap Palestina.

Duta Besar PBB untuk Israel Aviva Raz Shecter, yang menghadiri forum Jenewa, pada Selasa (23/1), mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB bahwa negaranya selalu membela HAM dan nilai-nilai demokrasi. Sebagai contoh, Israel, kata dia, selalu berupaya mengintegrasikan beragam komunitas dan agama.

Kendati demikian, ia menilai, PBB tak pernah berlaku adil terhadap Israel. Hal ini terutama disebabkan karena sikap dan kebijakan yang diambil negaranya terkait Palestina. Padahal, ia mengklaim, Israel menganggap hubungannya dengan Palestina sebagai prioritas tertinggi. Dan Israel akan terus mencari solusi abadi yang memungkinkan kedua negara hidup berdampingan.

Namun, Shecter menyayangkan sikap Dewan HAM PBB yang sangat bias dalam membela Palestina tanpa mau mempertimbangkan keadilan bagi Israel. "Jumlah resolusi politik dan bias satu sisi yang tak tertandingi yang diadopsi secara teratur oleh mayoritas anggota (Dewan HAM PBB), secara otomatis bersaksi tidak hanya terhadap perlakuan tidak adil bagi Israel, tapi juga terhadap kekurangan Dewan itu sendiri dan anggotanya," kata Shecter menerangkan.

Oleh sebab itu, ia menilai, sudah saatnya dilakukan perombakan dan reformasi di Dewan HAM PBB. "Teater absurd ini tidak bisa berlangsung selamanya," ujarnya.

Dalam forum tersebut, diplomat Yordania Akram Harahsheh menegaskan kembali pelanggaran yang telah dilakukan Israel. Ia mengecam upaya yang disebutnya sebagai usaha untuk merendahkan identitas Yerusalem yang diduduki. Ia pun meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah yang diduduki sejak tahun 1967.

Pada Desember 2017, Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan itu segera memicu gejolak dan gelombang demonstrasi di sejumlah negara, khususnya negara-negara Arab.

AS dinilai telah mengubur potensi perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebab Palestina diketahui mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara mereka kelak.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement