REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar belum menentukan langkah terkait wacana relokasi yang disebutkan Presiden Joko Widodo untuk warga Asmat, Papua terkait wabah gizi buruk dan campak. Menurut Boy, hal tersebut perlu dibicarakan lebih dalam dan lebih matang.

"Untuk relokasi pasti nanti dibicarakan ya dengan pemerintah daerah mana hal-hal yang mungkin yang segera dapat dilakukan dan mana yang terkait dengan lain-lainnya," ujar Boy di Jakarta, Rabu (24/1).

Karena itu, Boy mengaku belum bisa menyampaikan lebih rinci terkait langkah evakuasi berupa relokasi. Untuk saat ini, kepolisian khususnya Polda Papua terus berupaya maksimal menyalurkan bantuan untuk warga dalam hal tenaga medis, obat maupun bahan makanan.

"Jadi tentu kita bisa bahas hal ini saya belum bisa menyampaikan lebih detail, kita perlu duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah termasuk juga dengan pasti dengan jajaran Pemerintah Pusat," kata Boy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan opsi relokasi masyarakat Asmat ke tempat yang lebih baik. Namun, hal tersebut disadarinya sulit dilakukan setelah bertemu dengan Pemerintah Daerah Papua, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Asmat Elisa Kambu.

Sementara itu, Boy menyebutkan, sekira 10 sampai 15 ribu warga terkena gizi buruk di Asmat, Papua. Sehingga, pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan terkait berupaya memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan berupa pemberian vaksin dan distribusi makanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika