REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku kaget mendapati adanya anggaran pengadaan lift untuk rumah dinas Gubernur DKI Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018. Ia memastikan penyerapan anggaran akan dilakukan secara lebih efektif.
"Justru masuk penganggaran yang awal-awal yang bikin kita kaget," kata Sandiaga di Balai Kota, Kamis (25/1).
Menurut Sandiaga, kini Pemprov DKI telah memiliki sistem peringatan untuk kegiatan pengadaan. Ada pula tim penyerapan anggaran dan tim koordinasi SKPD untuk melakukan pelelangan-pelelangan.
Tim ini dibentuk untuk memastikan penyerapan anggaran dilakukan dengan lebih sistematis sehingga tidak menumpuk di ujung. "Kita akan pastikan mereka tidak memasukkan anggaran-anggaran yang bisa menimbulkan kesemrawutan, tidak efisiensi, tidak koordinatif, dan lain sebagainya. Jadi, ini pelajaran juga buat kita," kata Sandiaga.
Anggaran lift rumah dinas gubernur diketahui muncul dalam anggaran pengadaan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan (Citata). Anggaran yang tercantum di situs LKPP ini digunakan untuk merenovasi rumah dinas gubernur.
Ada empat poin pekerjaan yang diajukan untuk pengerjaan renovasi rumah dinas yang akan dilaksanakan Februari dan Maret 2018. Pelaksanaan pengawasan rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur bernilai Rp 145,629 juta, belanja modal pengadaan alat pendingin dan mesin pompa air rumah dinas gubernur mencapai Rp 134,31 juta, dan pelaksanaan konstruksi rehabilitasi atau renovasi rumah dinas gubernur sebesar Rp 1,38 miliar. Terakhir, ada pengadaan elevator atau lift seharga Rp 750 juta.
Anggaran ini dipertanyakan, sebab rumah dinas Gubernur DKI Jakarta hanya terdiri dari dua lantai. Ketika dikonfirmasi, Anies mengaku baru mengetahui ada anggaran pengadaan lift yang masuk dalam pagu anggaran renovasi rumah dinas gubernur.
Dari informasi yang diperoleh Anies, Dinas Citata telah memasukkan anggaran itu tanpa sepengetahuan dia. "Untung ketemu tuh. Jadi kita tahu," kata Anies.
Anies menolak tegas pengadaan tersebut. Menurut dia, saat ini kondisi rumah dinas yang berada di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat masih baik dan tidak perlu direnovasi. Ia mengaku telah meminta anggaran itu dicoret.
"Semuanya, karena enggak ada kebutuhan renovasi besar. Kita enggak butuh renovasi," tegas Anies.
Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah mengatakan, renovasi rumah dinas adalah sesuatu yang wajar. Sayangnya, Dinas Citata tak memberi kabar apa-apa soal rencana itu. Anggaran itu mendadak muncul di APBD 2018.
"Itu memang ada. Ketika memasukkan item-itemnya (lift) apa yang mau dikerjakan, direhab, belum terkonfirmasi sama Pak Gubernur, apa lagi ke saya juga tidak terkonfirmasi, termasuk ke Bu Tuty," kata Saefullah.
"Barusan kita tanya kenapa bu ini masuk, kapan Bu, ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas. Mau rehab apa-apa itu, mau mengadakan apa itu tergantung kepala dinas yang seharusnya kepala dinas itu mengobservasi dulu. Ini tidak ada konfirmasi sehingga muncul item lift," lanjut dia.
Hal itu kemudian dilaporkan ke Anies. Anies meminta agar pengadaan lift tak dilanjutkan bila memakai APBD. "Siap Pak saya matikan. Nanti saya bilang ke Bappeda dan saya akan sampaikan ke Dinas Cipta Karya untuk tidak digunakan atau dibelanjakan pada item lift untuk efisiensi," papar dia.
Dalam keterangan Saefullah terungkap, dinas yang sama juga pernah mengajukan anggaran serupa pada 2017. Alasannya perlu penggantian lantai. Dana yang diajukan lebih mahal yakni Rp 2,8 miliar.
Sama dengan kasus tahun ini, rencana itu tak dikomunikasikan dengan Bappeda, Sekda, hingga gubernur sebelumnya. Akhirnya anggaran itu ditolak.
Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta justru membantah ada pengajuan anggaran renovasi dari Dinas Citata. Dia mengatakan, dalam rapat APBD DKI 2018 lalu, tidak pernah ada pembahasan pengadaan lift dan renovasi rumah dinas gubernur.
"Tidak ada dari dinas. Kalau ada pasti kami coret permintaan itu," ujar anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus.
Senada dengan Anies, Bestari menilai rumah dinas gubernur masih layak dan tidak perlu direnovasi. Kepala Dinas Citata juga menyampaikan hal yang sama kepada dia. Bestari menilai penambahan lift dinilai sebagai pemborosan.
Ia menambahkan, secara fungsi, rumah dinas yang terletak di Jalan Taman Suropati itu tak membutuhkan lift. Di rumah dinas itu ada lantai basement yang terletak di bagian belakang, tepatnya di dekat dapur. Di situ ada enam anak tangga sehingga lift tidak dibutuhkan.
Bestari menilai ada anggaran siluman di APBD DKI Jakarta. Ia mengatakan, kemungkinan anggaran itu muncul di proses yang lain, seperti dana TGUPP yang muncul di Bappeda.
Dia menjelaskan, setelah pembahasan dan persetujuan di tingkat DPRD DKI, ada proses di mana anggaran itu di bawa ke Kementerian Dalam Negeri. Bisa saja, celah memasukkan anggaran siluman itu muncul di sana.
"Kalau ada nego-nego, lobi-lobi, kita enggak tahu. Mungkin di sana ada utak-atik. Apalagi setelah dari kemendagri enggak ada lagi pembahasan di DPRD," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika