Kamis 25 Jan 2018 14:59 WIB

Kebijakan Jalur Khusus untuk Motor di Thamrin Dikritik

Dewan Transportasi Kota Jakarta tidak setuju dengan kebijakan ini.

Rep: Mg01, Sri Handayani/ Red: Andri Saubani
Sepeda motor diperbolehkan kembali melintasi kawasan  Jalan MH. Thamrin - Merdeka Barat.
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Sepeda motor diperbolehkan kembali melintasi kawasan Jalan MH. Thamrin - Merdeka Barat.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan jalur khusus sepeda motor di Jalan MH Thamrin dikriktik. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Ellen SW Tangkudung mengatakan, kebijakan jalur khusus sepeda motor di Jalan MH Thamrin, merupakan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan awal.

Tujuan awal yang ia maksud adalah, Jalan MH Thamrin yang merupakan jalan protokol di Jakarta bebas dari sepeda motor agar masyarakat bisa beralih menggunakan sarana transportasi umum. DTKJ sendiri sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan ini.

"Setelah diperbolehkan lagi, dengan memberikan jalur khusus yang sebenarnya tidak terlalu khusus karena tetap terbuka, itu sebenarnya tidak menjawab tujuan awal," kata Ellen usai konferensi pers di Ruang Rapat DTKJ, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Ellen menambahkan, kendati begitu, kebijakan tersebut juga dinilai baik dari pada tidak ada sama sekali. DTKJ berharap ada pembatasan dengan penggunaan jam dan sesuai dengan ganjil genap dengan pengkajian terlebih dahulu.