REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan menunjuk dua petinggi Polri sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara. Dua petinggi Polri tersebut yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin untuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara.

Menurut Fadli, penunjukan penjabat gubernur daerah semestinya diisi oleh pejabat Kemendagri atau pejabat sipil yang ada di wilayah tersebut. "Kenapa tidak pejabat yang terkait yang ada di dalam kemendagri. Jadi penunjukan polisi, jenderal polisi aktif ini menurut saya sangat aneh dan patut di pertanyakan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/1).

Menurut Fadli, jika alasan penunjukan dua perwira tinggi tersebut sebagai penjabat gubernur karena tingkat kerawanan daerah tersebut juga tidak masuk dalam logika. Sebab menurutnya, keamanan adalah tanggung jawab kepolisian.

"Lah itu kan urusan polisi. Bukan urusan penjabat gubernur. Itu saya kira logikanya itu harus diselaraskan ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan plt gubernur. Plt gubernur adalah menjalankan pemerintahan. Saya kira ini mendagri harus dikritik dan harus segera merevisi itu," kata Fadli.

Politisi Gerindra itu justru menilai, bahwa penunjukan keduanya memunculkan keraguan penyelengaraan Pilkada di dua daerah yang akan menggelar Pilkada tersebut. Sebab, dua daerah tersebut terdapat calon kepala daerah yang berasal dari TNI dan Polri yang bisa memunculkan potensi konflik kepentingan di dalamnya.

"Bisa menimbulkan keraguan di masyarakat untuk pilkada yang transparan, bersih, jujur dan demokratis. Kalaupun misalnya tarolah yang sang plt ini bertindak betul-betul adil dan tidal berpihak, tetapi secara image kan bisa menumbulkan sangkaan dan hal hal yang tidak perlu," ujar Fadli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika