REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) mencatat jumlah tunggakan utang pemerintah kepada perusahaan dalam bentuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji mencapai sekitar Rp 25 triliun, termasuk Rp 3 triliun utang pada 2017.

"Hingga tahun 2016 utang subsidi BBM dan elpiji yang belum terbayarkan sebesar Rp 22 triliun. Sedangkan pada tahun berjalan (2017) mencapai Rp 3 triliun," kata Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman, di sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (29/1).

Menurut Arief, Pemerintah sudah membayar tunggakan utang, meskipun belum bisa seluruhnya. "Terkait piutang kami di pemerintah sering ditanyakan dan pembayarannya sudah ada perbaikan. Total piutang pemerintah kepada Pertamina tersebut sudah diaudit BPK," ujarnya.

Ia menjelaskan, selain pemerintah, Pertamina juga memiliki piutang pada TNI dan piutang kebijakan konversi kepada nelayan. "Piutang kepada BMP TNI tinggal sekitar Rp 3,5 triliun atau masih dalam tahun berjalan,  karena yang sebelum-sebelumnya sudah dilunasi oleh Kementerian Keuangan di tahun 2016," ujarnya.

Ia mengatakan piutang akibat konversi BBM kepada nelayan nilainya tidak terlalu besar. Pada 2017, Pertamina membukukan pendapatan (un-audited) sebesar 42,86 miliar dolar AS, melonjak sekitar 17 persen dibanding pendapatan 2016. Meski begitu, perolehan laba bersih 2017 (un-audited) hanya mencapai 2,4 miliar dolar AS, menurun sekitar 23 persen dari tahun 2016 sebesar 3,15 miliar dolar AS. "Penurunan laba bersih perseroan dipengaruhi belum adanya penyesuaian harga untuk BBM bersubsidi, meliputi premium dan solar," ujar Arief.

Perseroan sepanjang 2017, menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar 5,59 miliar dolar AS atau setara Rp 74,49 triliun sepanjang tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika