REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wacana penunjukan perwira tinggi atau pati Kepolisian RI (Polri) menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di Provinsi Jawa Barat telah mematik pro kontra. Lalu, apa tanggapan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkait wacana tersebut.

Ditemui usai menjadi pemateri pada kuliah umum di ITB pada Selasa (30/1), Ahmad Heryawan memilih tidak memberikan komentar. Ia mengatakan tidak masalah jika dirinya hanya diam dan tidak berkomentar mengenai wacana tersebut.

"Aduh, kalau soal itu tidak usah harus saya yang komentar ya,'' kata Ahmad Heryawan di Kota Bandung, Jawa Barata, Selasa.

Aher mengatakan dirinya tidak perlu berkomentar lebih banyak mengenai wacana tersebut karena pakar politik, akademisi, politisi, dan tokoh masyarakat sudah banyak mengomentarinya. Ia menilai pendapat publik sudah diwakili oleh pendapat para pakar tersebut.

Gubernur yang akrab disapa Aher ini juga menyatakan pihak yang netral terkait wacana tersebut. Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, sebaliknya mempertanyakan rencana perwira tinggi atau pati Kepolisian RI menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur di Provinsi Jawa Barat.

''Dari segi undang-undang juga perlu dipertanyakan, bahwa itu (Plt Gubernur) setingkat pejabat madya kedua harus dari dalam Kemendagri, kenapa tiba-tiba jadi kepolisian, ini perlu dipertanyakan," kata Deddy beberapa waktu lalu. Demiz, sapaan akrab Deddy Mizwar, mengaku khawatir rencana penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Plt Gubernur Jabar bakal mempengaruhi proses Pilgub Jawa Barat 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika