REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengingatkan masa angkutan lebaran tahun ini, sekitar Mei 2018 bakal berdempetan dengan aktivitas pemilihan kepala daerah. Sehingga, perlu adanya sinergi yang baik dari pihak terkait.
"Permasalahan lebaran tahun ini berdempetan dengan aktivitas politik," kata Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 yang digelar di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa.
Menurut Tjahjo Kumolo, aktivitas yang dimaksud adalah terkait dengan istilah "tahun politik" yaitu pelaksanan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang diselenggarakan secara bersamaan di sebanyak 171 daerah. Mendagri juga mengingatkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo adalah membangun tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan efisien, taat hukum, serta mempercepat reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan di dalam pembangunan nasional.
Mendagri mengemukakan, pihaknya mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah menyelenggarakan rapat koordinasi angkutan lebaran jauh-jauh hari pada Januari ini. Tjahjo juga menyatakan, pihaknya juga sudah mempersiapkan radiogram dan petunjuk ke berbagai daerah yang diambil berangkat dari evaluasi angkutan lebaran tahun 2016/2017.
Sebagaimana diketahui, Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 sudah digelar sejak Januari 2018. Rakor dilakukan agar pelaksanaan angkutan Lebaran lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan mendorong sinergi antara berbagai pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar di 171 daerah di Indonesia diproyeksikan relatif damai dengan kemungkinan potensi beberapa letupan kecil. Peneliti Senior Kajian Konflik dan Perdamaian The Habibie Center, Hasan Anshori di Jakarta, Kamis (25/1), menuturkan hal tersebut berdasarkan kecenderungan insiden kekerasan dalam pilkada yang menunjukkan penurunan.
"Namun demikian, beberapa provinsi dan kabupaten/kota tertentu harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Hasan.
Provinsi yang perlu perhatian khusus adalah Papua, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Sementara, kabupaten/kota adalah Mimika, Paniai, Jayawijaya, Puncak, Konawe, Timor Tengah Selatan, dan Mamberamo Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika