REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa ada yang memolitisasi kekisruhan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kekisruhan akibat demo yang dilakukan sejumlah sopir angkot di kawasan itu memaksa Bus Transjakarta Tanah Abang Explorer harus berhenti beroperasi.
"Jadi harapannya jangan dipolitisasi, karena (penataan Tanah Abang) ini insya Allah untuk kebaikan semuanya," kata Anies di Balai Kota, Selasa (30/1).
Anies mengatakan, persoalan terkait tuntutan sopir angkot agar Jalan Jatibaru kembali dibuka sedang dibicarakan dengan berbagai pihak. Pemprov juga berencana mengundang para sopir angkot ke Balai Kota untuk 'ngopi' mendengar aspirasi dari mereka. Anies ingin juga memberi pemahaman terkait penataan di Tanah Abang.
"Intinya kita akan bicarakan baik-baik dan saya juga berharap semua pihak lihatlah ini sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan problem di tempat itu," ujar dia.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyebut ada oknum tertentu yang mengancam sopir angkot jika tidak ikut aksi demo di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia mengklaim mendapat informasi langsung dari sopir.
"Kan kita undang sopirnya, kita tanya sopirnya, dia merasa diancam. Ini kan yang digerakkan para sopir," kata dia usai bertemu Sandi.
Shafruhan mengatakan, Organda telah melakukan pertemuan pada pekan lalu dengan para sopir yang rutenya melewati Tanah Abang. Ia mengklaim para sopir menyatakan sebenarnya tidak ingin mengikuti aksi demonstrasi. Dia mengindikasikan ada yang menggerakkan para sopir untuk melakukan demo.
Menurutnya, penataan kawasan Tanah Abang termasuk penutupan Jalan Jatibaru sudah disepakati Organda dengan Dinas Perhubungan. Ia menyebut penataan tersebut juga dalam rangka membantu pengemudi angkot. Sebab, kata dia, sebelum ditata, kesemerawutan di Tanah Abang memang terjadi dan justru merugikan angkot sendiri.
"Nah kerugian yang diterima oleh pengusaha maupun pengemudi itu adalah waktu, uang, karena bahan bakar lebih banyak yang keluar, sama energi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga menganggap aksi sopir angkot yang memblokir jalur Bus Transjakarta di Tanah Abang 'ditumpangi' oknum tertentu. Ia menilai itu dari indikasi adanya inkonsistensi atau permintaan sopir angkot yang berubah-ubah.
"Dari kemarin sampai sekarang beda lagi, sekarang pokoknya PKL Jatibaru itu pergi, jangan bedagang lagi. Kemarin mereka minta ke atas (melewati fly over), kan saya yang turun (ke lapangan). Kalau saya suudzon itu 'ditumpangi'," kata dia.
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono merasa kesal dengan pernyataan yang seolah-olah menyebut demo sopir angkot di Tanah Abang dimobilisasi atau digerakkan politisi. Gembong meminta siapapun yang menyatakan hal itu menyebut siapa orangnya sekaligus membuktikannya.
"Siapa yang menuduh itu tolong ditunjukan bukti bahwa itu adalah peran dan inisiator dari PDI Perjuangan, silakan ditunjukan. Siapa orangnya, di mana dia melakukan koordinasi, di mana dia melakukannya, itu tolong ditunjukan," ujar dia.
Menurutnya, tahun 2018 adalah tahun kerja untuk Jakarta. Tahun politik di DKI, kata dia, sudah selesai di 2017 setelah terpilihnya gubernur baru. Ia menyebut, energi positif harus dicurahkan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik.
Gembong juga meminta Organda DKI bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan. "Jadi siapa yang manabur angin, ya pasti akan menuai badai," ujar dia.
Aksi mogok supir angkot di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat berdampak pada operasional bus Tanah Abang Explorer. Akibatnya, PT Transjakarta menghentikan sementara pelayanan bus gratis yang berkeliling di Tanah Abang tersebut sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika