REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, Polri menduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja memotong video Kapolri Jendral Tito Karnavian terkait pernyataannya soal Ormas Islam, dengan maksud tertentu. Namun, Polri belum bisa memastikan pihak-pihak mana yang melakukan hal tersebut.

"Dugaan sementara seperti itu," kata Iqbal kepada wartawan di kediaman Kapolri, Rabu (31/1).

Iqbal mengatakan, video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian yang menimbulkan polemik telah mengalami penyuntingan. Ia mengatakan video tersebut telah dipotong.

"Sangat banyak yang dipotong, dan didempetkan. Kontennya yang dipotong," ujarnya.

Iqbal menjelaskan konteksnya pada saat pidato itu Februari 2017. Kerika itu sedang hangat-hangatnya situasi Pilkada DKI. Kapolri saat itu memotivasi dan menyampaikan ke seluruh jajaran lebih memperkuat tali silaturahim ke semua organisasi Islam, kecuali kelompok yang ingin merongrong NKRI. Namun ia belum bisa memastikan apakah polisi akan berpikir untuk mencari siapa pemotong dan penyebar video tersebut.

"Kita belum (menelusuri) sampai kesitu," terangnya.

Iqbal menegaskan Kapolri sama sekali tidak ada niatan sama sekali menafikan dan menyudutkan kelompok-kelompok Islam. Dan itu sudah disampaikan ke ormas-ormas Islam. Polisi berharap jangan sampai hal seperti ini merusak hubungan antar elemen bangsa yang sudah baik. Apalagi menyongsong Pilkada serentak tahun ini.

Sebelumnya sebuah video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menuai polemik setelah menyatakan bahwa akan merangkul ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di semua lini. Ucapan Tito yang menyebut organisasi lain merontokkan negara pun menuai protes dari sejumlah pihak.

Adapun penggalan ucapan Tito yang dipermasalahkan dalam video yang beredar di Media Sosial adalah:

"Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya".

(Baca juga: Polri: Video Pidato Kapolri Dipotong)

Ikuti Whatsapp Channel Republika