REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) siap bernegosiasi dengan Badan Bantuan PBB untuk Palestina atau UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) terkait pemotongan dana bantuan. AS meminta UNWRA untuk mengubah kurikulum pelajaran sekolah agar bantuan dana tetap bisa dikucurkan.

Seperti dilaporkan Middle East Monitor yang mengutip surat kabar Yordania Al-Ghad, Rabu (31/1) pemerintahan Presiden Donald Trump meminta dua amandemen kurikulum pendidikan diganti. Perubahan itu mencakup penghapusan semua referensi mengenai hak repatriasi dan isu pengungsi pada umumnya serta tidak menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

Baca juga, Uni Eropa Tegaskan Dukungan untuk UNRWA.

Amandemen kedua yang diminta Pemerintah AS adalah untuk berhenti memperingati peristiwa seperti Hari Nakba dan Deklarasi Balfour. AS menjamin kucuran dana akan tetap diberikan untuk pengungsi Palestina di kawasan yang diduduki dan Yordania jika dua hal tersebut dipenuhi UNWRA.

Juru Bicara UNWRA Sami Mshasha mengatakan, dana bantuan hanya akan diberikan kepada pengungsi Palestina dalam cakupan terbatas meski kedua tuntutan itu dipenuhi. Dia mengatakan, dana hanya akan diberikan kepada UNWRA kepada pengungsi yang berada di kawasan yang diduduki dan Yordania saja.

Mshasha mengakui saat ini UNRWA memang tengah menderita krisis keuangan yang buruk dibanding yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia menegaskan, badan PBB itu akan tetap menawarkan bantuan jasa kepada pengungsi Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.

Seperti diketahui, AS akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar sumbangan yang telah direncanakan kepada UNRWA. Badan PBB itu lantas meluncurkan program penggalangan dana. Sebanyak 11 negara sudah setuju mendahulukan sumbangan mereka untuk mendanai program-program UNRWA dalam beberapa bulan ke depan.

Sebanyak tujuh negara, yaitu Swiss, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Jerman dan Rusia, sudah mentransfer sumbangan awal. Adapun empat negara lainnya, yaitu Belgia, Kuwait, Belanda dan Irlandia, telah menyatakan janji mereka untuk melakukan langkah serupa dalam waktu dekat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika