REPUBLIKA.CO.ID, DELHI -- Hampir 63 juta wanita hilang dari populasi India karena penyakit fiticied (tindakan yang menyebabkan kematian janin baik disengaja atau tidak karena tindakan kriminal manusia), kelalaian, penyakit-penyakit lain, dan nutrisi yang tidak memadai. Sebuah survei Pemerintah India menambahkan bahwa lebih dari dua juta wanita hilang setiap tahun.
Survei yang dirilis beberapa waktu lalu juga menunjukkan fenomena preferensi anak laki-laki di antara orang India yang telah melahirkan sekitar 21 juta anak perempuan yangtidak diinginkan. "Orang tua India sering terus memiliki anak sampaimereka memiliki jumlah putra yang diinginkan," kata survei itu, seperti dilansir dari Al-Jazeera.
Keluarga yang memiliki anak laki-laki lebih cenderung berhenti memiliki anak dari pada keluarga dengan anak perempuan lahir. Ini menunjukkan orang tua memiliki anak sampai mereka memiliki sebanyak mungkin anak yang mereka inginkan, tambahnya.
Rebecca Reichmann Tavares, mantan perwakilan India di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, mengatakan masyarakat India telah menyadari masalah ini untuk beberapa lama. "Hal ini bertentangandengan hukum untuk menentukan jenis kelamin janin, tapi masih banyak dipraktikkan. Dan kita menemukan bahwa bahkan di negara-negara di mana orang berpendidikan lebih tinggi dan memiliki pendapatan lebih tinggi, praktiknya lebih luas," kata Tavares.
Ia juga menambahkan, hal ini juga menunjukkan pembangunan ekonomi dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak cukup untuk mempromosikan atau memastikan kesetaraan gender. Bahkan memiliki sistem hukum dan kebijakan yang telah melakukan segalanya untuk memastikan hak hukum bagi perempuan dan anak perempuan, ia katakan masih belum cukup.
Survei tersebut muncul karena rasio jenis kelamin di India memburuk selama bertahun-tahun meskipun ada kampanye pemerintah untuk menghasilkan paritas gender. Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan Beti Bachao, Beti Padhao (Save girls, Educate girls) pada tahun 2015 sebagai tanda bahwa pemerintah memprioritaskan pemberdayaan perempuan.
"Saya yakin tentu saja bahwa pemerintah berkomitmen untuk menangani masalah ini dan ini sangat serius," kata Tavares.
Ikuti Whatsapp Channel Republika