REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kawasan strategis Tanah Abang menjadi rebutan banyak pihak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan perebutan ruang di kawasan tersebut harus dilakukan secara berkeadilan.

Sandiaga mengatakan, ia telah memiliki beberapa kesepakatan dengan para pengemudi angkot, terutama perwakilan jalur M3, M8, dan M10. Mereka sepakat bahwa penataan Tanah Abang harus dilakukan secara berkeadilan.

"Kita sepakat bahwa, satu, keadilan harus dikembalikan di Tanah Abang. Bahwa perebutan ruang di Tanah Abang itu harus berbasiskan keadilan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Menurut Sandiaga, para pengemudi angkot datang ke Balai Kota karena menyadari bahwa pendapatan para pedagang kaki lima (PKL) telah meningkat. Lapangan pekerjaan tercipta di sektor perdagangan.

Namun, kata Sandiaga, bisnis di sektor transportasi di kawasan tersebut mengalami penurunan hingga 50 persen. Inilah yang nantinya akan dikembalikan. Mereka menuntut perbaikan pendapatan juga harus terjadi di sektor tersebut.

"Intinya adalah pendapatan mereka yang sangat turun," kata politikus Partai Gerindra ini.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menyusun solusi yang tepat untuk mengakomodasi keluhan para pengemudi teratasi. Hasil rumusan tersebut akan disampaikan Jumat.

"Kita lagi mencoba menyusun, suatu usulan yang nanti akan disampaikan besok setelah bakda salat Jumat. Dan akan dikaji teman-teman oleh perwakilan," kata Sandiaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika