REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA -- Pemerintah Kuba melayangkan nota diplomasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Havana. Nota tersebut berisi protes terhadap satuan tugas (satgas) internet di Kuba yang dibentuk pemerintahan Presiden Donald Trump.
Kuba menilai satgas internet itu melanggar kedaulatan mereka dan dicurigai teah melakukan kegiatan yang bersifat subversif. Pemerintahan Raul Castro meminta pemerintah AS secepatnya menghentikan seluruh operasional satgas tersebut.
"Nota berisi permintaan terhadap AS untuk menghentikan kegiatan subversif, intervensionis dan ilegal melawan Kuba. Nota juga meminta AS menghormati kedaulatan Kuba," kata pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Kuba, Kamis (1/2).
Kementerian menyerahkan nota tersebut kepada pelaksana tugas kedutaan AS di Havana, Lawrence Gumbiner. Menteri Luar Negeri Kuba untuk urusan AS Josefina Vidal mengatakan, Paman Sam sekali lagi telah membenarkan tindakan ilegalnya itu secara sepihak
Dia menambahkan, AS juga telah melakukan tindakan yang dilarang secara global untuk melawan Kuba dengan cara yang tidak sopan. "Tujuannya tetap sama, yaitu memberlakukan pemerintah yang merespons kepentingan mereka. Itu tidak akan berhasil dan akan gagal lagi," kata Josefina Vidal.
Momen canggung Presiden AS Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro usai konferensi pers di Istana Revolusi di Havana, Kuba, Senin, 21 Maret 2016.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mendirikan satgas internet untuk mengawasi arus informasi yang bebas dan tidak diatur di Kuba. Kelompok tersebut akan memeriksa cara perluasan akses internet dan media independen di negara tersebut.
Hubungan AS dan Kuba belakangan memang semakin tidak harmonis. Ini terjadi semenjak Donald Trump menempati ruang kerja Presiden di Gedung Putih. Kebijakan Trump bertentangan dengan pendahulunya, Barrack Obama terkait normalisasi diplomatik dengan Kuba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika