REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan terkait usulan PLN untuk meminta harga khusus untuk alokasi domestik akan lebih dulu dikaji. Hendra mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi dari PLN maupun pemerintah terkait usulan ini.

"Terkait dgn usulan PLN, kami hanya dengar info dari media. Untuk menyikapi hal tersebut kami sedang kaji secara internal dan akan mengundang anggota," ujar Hendra saat dihubungi Republika, Kamis (1/2).

Hendra menjelaskan pihak asosiasi terbuka apabila pihak Pemerintah dan PLN hendak melakukan komunikasi perihal masalah ini. Ia juga mengatakan, pihak asosiasi terbuka apabila PLN hendak mendiskusikan hal ini dengan asosiasi.

"Kami terbuka apabila ada diskusi dan pembahasan lebih lanjut," ujar Hendra.

Disatu sisi, Pemerintah lebih dulu mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM (Kepmen) terkait alokasi produksi batubara untuk domestik yang mengharuskan minimal 25 persen. Aturan tersebut kemudian ditanggapi oleh salah satu perusahaan batubara, Adaro Energy.

Sebelumnya Presiden Direktur Adaro Energy, Gharibaldi Thori menyatakan tidak keberatan terkait aturan pemerintah terkait alokasi domestik ini. Selama ini, Adaro sendiri memang menyasar pasar domestik.

"DMO ini kan memang wajib ya. Kita patuhi dan dukung aturan dari pemerintah terkait hal ini," ujar Boy kepada Republika baru-baru ini.

Boy mengatakan memasok kebutuhan batubara dalam negeri bukan hal yang baru bagi Adaro. Selama ini produksi batubara Adaro memang digunakan untuk PLTU proyek pemerintah dan juga digunakan oleh Semen Indonesia. Boy mengatakan pasar dalam negeri merupakan salah satu target pasar Adaro selama ini.

"Kita patuh dengan DMO karena kita suplier utama PLTU dan industri semen di Indonesia," ujar Boy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika