REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pasukan keamanan Filipina menahan kepala kelompok sayap bersenjata gerakan komunis menyusul perintah Presiden Rodrigo Duterte menargetkan pemimpin gerilyawan setelah perundingan damai gagal, Kamis (1/2).

Rafael Baylosis dan seorang teman berusaha melarikan diri dari agen intelijen tentara dan polisi yang mengikuti mereka namun terpojok pada Rabu sore di distrik pusat ibu kota, menurut sebuah laporan polisi yang dilihat oleh Reuters. Penangkapan Baylosis adalah produk intelijen dan operasi pengawasan setelah mendapat kabar dari penduduk di Quezon City, kata John Bulalacao, juru bicara kepolisian nasional.

"Baylosis diyakini sebagai pejabat kepala Tentara Rakyat Baru (NPA)," kata Bulalacao, merujuk pada pasukan gerilya beranggotakan 10 ribu orang yang melakukan perang yang berlarut-larut di daerah pedesaan selama hampir 50 tahun.

Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 40 ribu orang dan pertumbuhan lamban di daerah miskin namun kaya sumber daya di negara ini, di mana tambang dan perkebunan berada. Dia adalah pemimpin pemberontak pertama yang ditangkap setelah Filipina mengakhiri proses perdamaian dengan pemberontak komunis akhir tahun lalu.

Para pendukung hak asasi manusia dan pegiat sayap kiri diperkirakan akan melakukan demonstrasi pada Kamis di depan markas besar kepolisian nasional untuk mengecam penangkapan tersebut dan menuntut pembebasan Baylosis karena dia memiliki kekebalan yang dikeluarkan oleh negara. "Tuduhan palsu harus dihentikan. Daripada menghukum konsultan perdamaian, Duterte harus melanjutkan pembicaraan damai mengenai agenda substantif yang paling penting," kata Renato Reyes, sekretaris jenderal kelompok pegiat Bayan (negara), dalam sebuah pernyataan.

Sayap politik pemberontak Front Nasional Demokrasi (NDF) memprotes penangkapan tersebut, yang digambarkan sebagai ilegal dan pelanggaran mencolok atas jaminan keselamatan karena Baylosis adalah konsultan perundingan damai. Pada Agustus 2016, Baylosis adalah bagian dari 18 pemimpin pemberontak yang dibebaskan dengan jaminan dan diizinkan untuk pergi ke Belanda untuk ambil bagian dalam perundingan damai.

Dia menghadapi tuduhan pembunuhan setelah tentara pada 2006 menemukan sebuah kuburan massal dari 15 tersangka mata-mata pemerintah yang terbunuh di Filipina tengah. Pada November, Duterte mengakhiri pembicaraan damai berselang atau berjeda dengan pemberontak pimpinan Maois dan menganggap mereka "teroris" karena permusuhan terus berlanjut selama negosiasi, memerintahkan pasukan keamanan untuk mengejar pemimpin gerilya.

Sementara itu, kepuasan warga pada kinerja pemerintah Presiden Filipina Rodrigo Duterte meningkat pada Desember ke tingkat tertinggi dalam catatan, menurut salah satu lembaga jajak pendapat Social Weather Stations. Peringkat pemerintahan Duterte melampaui rekor sebelumnya yang dicapai oleh pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino pada Juni 2013.

Nilai sangat bagus dalam lima dari 18 faktor kinerja dinilai, seperti memerangi terorisme, membantu orang miskin, pembangunan infrastruktur, hubungan luar negeri dan menyediakan pekerjaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika