REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan setiap proses mediasi baru untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan Israel harus multilateral atau melibatkan banyak pihak.
Abbas mengungkapkan proses mediasi perdamaian dengan Israel setidaknya harus melibatkan Kuartet Internasional (PBB, Uni Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat) serta beberapa negara Arab dan Eropa. Ia mengakui saat ini proses politik yang bertujuan mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel dalam keadaan pelik.
Kendati demikian, Abbas menegaskan Palestina tetap berkomitmen terhadap upaya perdamaian. "Kami berkomitmen terhadap budaya damai, terlepas dari tekanan yang kita hadapi, seperti isu Yerusalem dan pendanaan UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina)," kata Abbas setalah menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel di Ramallah, seperti dilaporkan laman Asharq Al-Awsat, Kamis (1/2).
Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel.
Namun Abbas menekankan Palestina tidak akan menerima kesepakatan perdamaian yang tidak didasarkan pada ketentuan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Menurutnya, ini merupakan satu-satunya cara agar Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan.
"Kami mengandalkan peran Jerman dan Prancis melalui Uni Eropa, dan dengan Amerika Serikat (AS) guna mencapai perdamaian yang adil dan abadi di kawasan ini," kata Abbas.
Sebelumnya Gabriel telah mengatakan keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 mengancam proses solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Jerman, kata dia, masih mendukung terlaksananya negosiasi dalam kerangka solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.
Sebab menurut solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. "Tidak ada pilihan politik praktis atau lainnya untuk mencapai perdamaian," katanya menerangkan.
Ia pun mengkritik keputusan AS memangkas dana bantuan untuk UNRWA. "Ini hal yang buruk, karena kita harus berusaha memastikan agar kondisi pengungsi di kawasan tersebut tidak memburuk," ujar Gabriel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika