'Kartu Kuning' ke Jokowi, Analis: Mahasiswa Kritik Itu Biasa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Politik LIPI Firman Noor mengatakan, tak ada yang salah mahasiswa mengkritik pemerintah. Karena tugas mahasiswa sebagai agen perubahan yang cerdas harus tetap kritis atas kondisi yang ada.

"Justru disitulah letak kehebatan Mahasiswa UI, bukan saja dikenal cerdas, namun juga kritis," kata Firman, menanggapi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang memberi kartu kuning pada presiden Joko Widodo, Jumat (2/2).

Menurutnya pesan mahasiswa kepada presiden Jokowi itu sangat jelas, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Terutama bagaimana terkait dengan kedudukannya sebagai sosok penentu kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Dan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, menurutnya itu tidak perlu ditanggapi dengan berlebihan oleh kubu pendukung presiden Jokowi.

Firman menambahkan, jadi atas kritik dengan menunjukkan Kartu Kuning saat Dies Natalis ke 68 UI itu merupakan hal yang lumrah. Tidak ada yang perlu ditanggapi berlebihan karena yang menyampaikan juga adalah mahasiswa. "Mahasiswa UI sadar bahwa keberadaannya adalah sebagai agen perubahan yang harus senantiasa kritis demi kepentingan bangsa dan bukan hanya pada dirinya," ungkap Firman.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua BEM Universitas Indonesia Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terjadi setelah Jokowi memberikan sambutan dalam acara Dies Natalis UI.

Zaadit Taqwa menuturkan, aksi yang dilakukannya merupakan bentuk evaluasi bagi Jokowi dan Kabinet Kerja yang dipimpinnya. "Jadi ngasih peringatan buat Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa," ujar Zaadit, Jumat (2/2).

Zaadit menuturkan, sebelum kedatangan Jokowi ke universitasnya, dia dan sejumlah mahasiswa UI lain telah menyiapkan tiga tuntutan yang dalam aksi di Stasiun Kereta Api UI. Pertama, BEM UI meminta Jokowi segera menyelesaikan gizi buruk di Papua. Kedua, Jokowi harus bisa menetapkan Penjabat Gubernur agar tidak seperti Orde Baru di mana ada dwifungsi Polri, di mana anggota polisi aktif justru memegang jabatan selain di lembaganya.

Terakhir, terkait mengenai aturan bahwa mahasiswa bisa bergerak dan berorganisasi serta berkreasi secara aktif, tidak dikukung oleh peraturan yang membatasi ruang gerak mahasiswa. Dengan aksi 'kartu kuning' yang dilakukannya, Zaadit menyebut bahwa hal ini dijalankan untuk mempercepat tanggapan dari Jokowi, karena tiga hal yang dituntutnya sudah memakan banyak korban, khususnya tentang perbaikan gizi.

Dia menjelaskan, kartu kuning yang dibawa pada aksi tersebut merupakan buku paduan suara. Karena pengawasannya sangat ketat dari Paspampres, maka tercetus akan untuk menggunakan buku tersebut agar bisa masuk ruangan tanpa mendapat halangan dari pihak keamanan.

"Ini spontan karena sebenarnya sudah menyiapkan rencana, tapi berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi di dalam ruangan," papar Zaadit.