REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat 'kartu kuning' dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), saat menghadiri Dies Natalis ke-68 UI, pada Jumat (2/2) kemarin. Presiden Jokowi menilai wajar menyebut bahwa hal ini adalah sikap wajar dari mahasiswa, karena mereka masih memiliki jiwa muda dan aktif sebagai aktivis kampus.
"Saya kira ada yang mengingatkan itu bagus sekali," ujar Jokowi usai mengunjungi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sabtu (3/2).
Jokowi menuturkan, hingga saat ini tuntutan yang diinginkan BEM UI belum diterimanya. Namun Jokowi tahu bahwa salah satu tuntutan yang diminta adalah perbaikan gizi bagi masyarakat suku Asmat, Papua, yang mengalami gizi buruk.
Jokowi pun berjanji akan mengirim perwakilan dari BEM UI bisa Ketua atau anggotanya untuk datang dan melihat langsung infrastruktur yang ada di sana. Sebab selama ini kesulitan pemerintah dalam menyalurkan bantuan dikarenakan kendala akses infrastruktur.
"Yah biar lihat bagaimana medan yang ada di sana (Asmat), kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah terutama di Papua," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) yang diketahui bernama Zaadit Taqwa menuturkan, aksi yang dilakukannya merupakan bentuk evaluasi bagi Jokowi dan Kabinet Kerja yang dipimpinnya.
"Jadi ngasih peringatan buat Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa," ujar Zaadit, Jumat (2/2).
Zaadit menuturkan, sebelum kedatangan Jokowi ke universitasnya, dia dan sejumlah mahasiswa UI lain telah menyiapkan tiga tuntutan yang dalam aksi di Stasiun Kereta API UI. Pertama, BEM UI meminta Jokowi segera menyelesaikan gizi buruk di Papua. Kedua, Jokowi harus bisa menetapkan Penjabat Gubernur agar tidak seperti Orde Baru di mana ada dwifungsi Polri, di mana anggota polisi aktif justru memegang jabatan selain di lembaganya.
Terakhir, terkait mengenai aturan bahwa mahasiswa bisa bergerak dan berorganisasi serta berkreasi secara aktif, tidak dikukung oleh peraturan yang membatasi ruang gerak mahasiswa. Dengan aksi 'kartu kuning' yang dilakukannya, Zaadit menyebut bahwa hal ini dijalankan untuk mempercepat tanggapan dari Jokowi, karena tiga hal yang dituntutnya sudah memakan banyak korban, khususnya tentang perbaikan gizi.
"Ini bentuk simpati ke teman-teman kita di Papua, bahwa Papua perlu diperhatikan. Papua juga bagian dari masyarakat Indonesia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika