REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE -- Kejadian luar biasa (KLB) wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua tengah menjadi sorotan. Bantuan ke daerah ini pun terus mengalir hingga sekarang, baik dari pemerintah maupun dari lembaga kemanusiaan.

Namun, sampai kapan bantuan tersebut diperlukan oleh warga Asmat?

Anggota DPRD Papua, Kusmanto mengatakan, bantuan untuk warga Asmat masih perlu dilakukan dan membutuhkan waktu jangka panjang. Karena, menurut dia, daerah Asmat berbeda dengan sejumlah wilayah lain di Papua.

"Ya saya kira begini. Asmat ini beda dengan daerah lain.Dari sisi Medan saja cukup berat karena mereka harus semua pakai speedboat dan itu biaya tinggi. Beda dengan daerah-daerah lain yang bisa dilalui lewat jalur darat," ujar Kusmanto saat ditemui di Pelabuhan Pintu Air, Merauke belum lama ini.

Karena itu, ia pun meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur perhubungan air di Asmat, sehingga Asmat terbebas dari kemiskinan dan kasus wabah campak dan gizi buruk tidak terjadi lagi.

"Maka saya kira ini ke depan juga menjadi perhatian kita semua bagaimana infrastruktur perhubungan air ini bisa diperbaiki, jadi //connecting// antar daerah ke daerah lain. Ini penting saya kira," kata Kusmanto.

Untuk diketahui, Kabupaten Asmat yang terletak di wilayah Indonesia Timur ini menjadi ramai diperbincangkan. Bukan karena suatu prestasi yang membanggakan, tapi karena sesuatu yang membuat orang terenyuh.

Asmat tengah dilanda bencana wabah campak dan gizi buruk. Data Posko Kesehatan Kejadian Luar Biasa (KLB) Asmat menyebutkan, sudah ada 72 anak dan balita meninggal dunia akibat gizi buruk dan campak. Data ini teratat dari September 2017 hingga 3 Februari 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika