REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku baru mengetahui bahwa ada warga DKI Jakarta yang menderita kekurangan gizi. Bahkan, jumlahnya mencapai angka 30-an.
"Saya baru tahu juga. Saya pikir hanya di daerah Papua. Tapi ini laporan yang masuk ke saya," kata Sandiaga dalam pertemuan dengan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) DKI di Central Restaurant, Petojo, Jakarta Pusat, Ahad (4/2).
Data dari Suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta Utara menyatakan sebanyak 194 anak di wilayahnya mengalami gizi buruk pada 2017. Data terakhir menunjukkan jumlah itu berkurang menjadi 34 anak.
Sandiaga menyebutkan, kasus gizi buruk juga ditemukan di Kepulauan Seribu. Namun, ia tidak menyebutkan berapa hasil temuan kasus di wilayah tersebut. Menurut Sandiaga, ia langsung merespons laporan tersebut dengan menerjunkan tim kesehatan ke lokasi. Namun, hingga saat ini belum diketahui perkembangan kasus ini.
Industri Utama Kesehatan
Melihat data yang ada, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno ingin menjadikan kesehatan sebagai industri utama di DKI Jakarta. Ia ingin mengarahkan gaya hidup masyarakat menjadi lebih promotif dan preventif.
"Life style dari kita ini saya ingin bawa ke promotif preventif," ujar dia.
Ia menginginkan, para warga dapat mengecek kesehatan mereka dan berolah raga secara rutin. Ia juga menekankan agar mereka selalu mengecek kecukupan gizi.
Pemprov DKI perlu mendorong hal tersebut. Pasalnya, kata Sandiaga, biaya kesehatan semakin hari semakin meningkat. Padahal, alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2018 untuk biaya kesehatan hanya 17 persen atau sekitar Rp 10-11 triliun.
Untuk mewujudkan hal itu, Sandiaga merasa perlu mempermudah perizinan klinik kesehatan. Ia menyebut maraknya klinik tak berizin mirip dengan becak-becak yang beroperasi diam-diam di Ibu Kota. Meski tak diakomodasi oleh regulasi, keduanya tetap berjalan dan mendapatkan respons dari masyarakat yang membutuhkan. "(Kenyataannya) sekarang di perumahan itu sudah jadi tempat usaha dan masyarakat ini perlu usaha untuk penghasilan mereka," kata dia.
Sandiaga mengaku telah membicarakan hal ini dengan kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Koesmedi Priharto. Ia mengatakan usaha klinik-klinik swasta juga penting untuk membuka lapangan pekerjaan.
Ia mengajak para dokter untuk berdialog secara rutin dengan Pemprov DKI. Dengan begitu, ia dapat mengetahui perizinan apa saja yang kini diharapkan oleh masyarakat. "Karena membuka lapangan kerja, bayar pajak juga, membangun ekonomi juga, itu sih yang diinginkan oleh pemerintah," kata dia.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pertanyaan dari seorang dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) DKI. Pertemuan diadakan di Central Restaurant, Petojo, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Sandiaga memaparkan berbagai pembangunan yang kini sedang dikerjakan Pemprov DKI.
Ia juga menjawab berbagai pertanyaan dari anggota INTI. Salah satu pertanyaan muncul terkait sulitnya perizinan klinik kesehatan di DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika