REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pentingnya menyelesaikan pembuatan satu peta wilayah untuk menyelesaikan konflik lahan serta tumpang tindih perizinan yang terjadi. Dalam rapat terbatas terkait kebijakan satu peta, Presiden pun meminta laporan perkembangan pembuatan satu peta di berbagai wilayah.

"Saya ingin mendengar laporan, pelaksanaan, implementasi di lapangan, wilayah mana saja yang sudah berhasil dibuatkan satu peta wilayah mana yang belum, apa kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta ini," ujar Jokowi saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).

Ia menegaskan, kebijakan satu peta ini diperlukan guna menyatukan informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor baik kementerian maupun lembaga. Sehingga, diharapkan tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih terkait informasi geospasial.

"Dan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan," kata dia.