REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Foto udara di atas yang diperoleh oleh media Filipina, yakni Philippine Daily Inquirer, di dapat dari sebuah sumber yang dikutip media Singapura, Straits Times. Foti itu menunjukkan bahwa China hampir selesai mentransformasikan pulau tujuh karang yang diklaim oleh Filipina di kepulauan Spratly ke dalam benteng-benteng pulaunya. Semua jelas menunjukkan sebagai upaya untuk mendominasi Laut Cina Selatan yang masih disengketakan berbagai negara.
Sebagian besar foto, yang diambil antara bulan Juni dan Desember 2017, diambil dari ketinggian 1.500 meter. Gambar itu menunjukkan terumbu karang yang telah diubah menjadi pulau-pulau buatan tengah mencapai pada tahap akhir pembangunan. Di sana ada pangkalan udara dan laut.
Berbagai foto yang diambil Mr Eugenio Bito-onon Jr, mantan wali kota kota Kalayaan di Pulau Pagasa. Pulau terbesar yang diduduki Filipina di Spratly dikenal secara internasional sebagai Pulau Thitu, mengonfirmasi adanya fasilitas baru di pulau buatan manusia tersebut.
Fasilitas militer yang ada di pulau sengketa itu.
Mr Bito-onon melihat konstruksi ini saat dia terbang di atas pulau-pulau itu dengan wartawan asing hampir dua tahun yang lalu.
"Foto-foto ini asli. Saya terbang sebelum pemilihan di tahun 2016. Kami mendapat peringatan berulang-ulang dari orang China karena kami mengelilingi pulau-pulau. Saya melihat ada beberapa fitur vertikal sebagai bangunan tambahan," kata Bito-onon.
Dengan konstruksi yang tidak terkendali, China akan segera memiliki benteng militer di Terumbu Kagitingan, yang dikenal secara internasional sebagai Fiery Cross Reef, Terumbu karang Calderon (Cuarteron), Burgos (Gaven), Mabini (Johnson South), Panganiban (Mischief), Zamora (Subi) dan McKennan (Hughes). Semuanya untuk memproyeksikan kekuatannya ke seluruh wilayah kawasan laut itu.
Masalah Philipina itu
Salah satu terumbu karang, Panganiban, terletak di zona ekonomi eksklusif 400.000-kilometer Filipina (EEZ) di Laut Cina Selatan. Pengadilan Arbitrase yang didukung PBB di Den Haag telah memutuskan bahwa Panganiban Reef adalah milik Filipina.
Dalam sebuah laporan mengenai militerisasi China di Laut Cina Selatan Desember lalu, prakarsa Prakarsa Transparansi Maritim Australia (Amti) mengatakan bahwa Terumbu Karang Kagitingan memiliki konstruksi paling banyak pada tahun 2017. Di sana ada pekerjaan mencakup 110.000 meter persegi. Landasan pacu untuk tiga terumbu karang terbesar - Kagitingan, Panganiban dan Zamora - telah muncul lengkap atau hampir siap untuk digunakan. Sarana mercusuar, radom, fasilitas komunikasi, hanggar, dan bangunan bertingkat juga dibangun di pulau-pulau buatan.
Amti menggambarkan 2017 sebagai "tahun konstruktif untuk membangun basis Cina" di Laut Cina Selatan. Mereka juga mencatat adanya terowongan bawah tanah, tempat penampungan rudal, radar, dan antena frekuensi tinggi di pulau-pulau buatan itu.
Foto-foto yang diperoleh Filippina Inquirer menunjukkan kehadiran kapal kargo yang datang dan pergi secara teratur. Inilah yang diyakini digunakan untuk mengangkut pasokan konstruksi ke pulau-pulau buatan.
Soal Kapal Militer
Tiga kapal militer yang mampu mengangkut tentara dan senjata merapat di Panganiban Reef dalam gambar yang diambil pada 30 Desember lalu. Ini adalah dua kapal pengangkut (Hull No. 830 dan 831) dan dermaga transportasi amfibi (989).
Luoyang (527), sebuah pesawat tempur misil kelas dua tipe 053H3 Jiangwei II, terlihat sekitar satu kilometer dari Terumbu Karang Zamora 15 Nov. Kapal perang jenis ini memiliki dua peluncur empat kali lipat terpasang di kapal induk. Ia juga memiliki senjata tipe 100A dual-barrel 100 mm yang terpasang di dek haluan, yang mampu menembakkan peluru 15 kilogram dengan kecepatan 18 putaran per menit pada jarak 22 Km.
Kapal militer China di Spartly.
16 Juni lalu, Luzhou (592), pesawat tempur rudal kelas 05,6 Jiangdao, juga berhasil difoto di Panganiban Reef. Kementerian Pertahanan China melaporkan bahwa kapal tersebut ikut serta dalam latihan live-fire di Laut Cina Selatan Desember lalu.
Di terumbu yang lebih kecil - Burgos, Calderon, McKennan dan Mabini - berbagai foto tersebut menunjukkan adanya helipad, turbin angin, menara observasi, radom, dan menara komunikasi telah dibangun. Sebuah foto yang diambil pada 28 November lalu menunjukkan pistol 100 mm di taruh dalam satu tong telah diposisikan di Karang McKennan.
Tentang status quo dan sikap tanpa dosa
Tingkat perkembangan terumbu karang menunjukkan bahwa China telah maju dengan membangun pos-pos militer di wilayah Spratly meskipun ada kesepakatan tahun 2002 dengan 10 negara anggota Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk tidak mengubah fitur apapun di laut.
Pada saat yang sama, China telah melunakkan dampak penguatan militernya dengan janji investasi ke Filipina dan membicarakan kerangka kerja untuk bernegosiasi dengan Asean. Ini adaah sebuah kode etik untuk pengelolaan klaim saingan di jalur strategis.
Selain Filipina dan China, Brunei, Malaysia dan Vietnam juga mengklaim bagian-bagian kepulauan Spratly. Taiwan adalah penggugat keenam.
Uji senjata rudal dan atom Korea Utara juga membantu menarik perhatian internasional dari aktivitas konstruksi China di terumbu karang. Meski begitu pernyataan terakhir dari Malacañang mengindikasikan bahwa Filipina tidak mengetahui secara pasti penumpukan militer China di wilayah Spratly.
Sikap pemerintah Filipina
Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan pada sebuah pengarahan berita awal bulan lalu bahwa militerisasi China di Laut Cina Selatan tidak lagi menjadi berita.Namun Filipina tidak akan melakukan aksi protes selama China mempertahankan "komitmen niat baik" dan bahwa mereka tidak akan menerima laim ada lagi pulau di jalur air.
"Fakta bahwa mereka benar-benar menggunakannya sekarang sebagai pangkalan militer. Sejauh yang saya tahu, ini bukanlah hal baru, juga bukan berita karena kita selalu menentang militerisasi wilayah tersebut. Komitmen itikad baik bukan untuk merebut kembali pulau-pulau baru, saya harap ini sangat jelas, "kata Roque.
"Intinya, apakah ada pelanggaran komitmen China untuk tidak mengklaim kembali pulau baru atau soal di daerah itu? Karena tidak ada, maka kita tetap menghormati bahwa mereka benar terhadap komitmen mereka untuk tidak melakukannya. Tapi saya pikir, dari awal, China, kami tahu, mereka telah melakukan militerisasi wilayah tersebut dengan mereklamasi daerah-daerah ini dan dengan menggunakannya sebagai militer Basis, "tambahnya.
Pengadilan Tinggi Senior Filipia Antonio Gomez, seorang anggota tim hukum yang berpendapat bahwa kasus Filipina melawan klaim China terhadap hampir seluruh Laut Cina Selatan di pengadilan arbitrase Hague, mengkritik posisi Roque dengab membandingkannya dengan mempercayai seorang pencuri. "Anda tidak bergantung pada itikad baik dari pencuri ke rumah Anda. Jika Anda memiliki pola pikir itu, Anda bergantung pada itikad baik seseorang yang mencoba masuk ke rumah Anda, itu berarti Anda berada di luar kenyataan. Anda berada di tanah fantasi. Itu bukan bagaimana dunia disatukan. Itu bukan realpolitik, "kata Carpio.
Filipina kini sedang memerangi pemberontak komunis, teroris yang setia kepada kelompok teror Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), dan pengikut Abu Sayyaf, Namun negara tersebut menghadapi ancaman keamanan yang jauh lebih besar, uatiy masalah terbesar mengenai keamanan oleh China. Jika kita kehilangan ruang maritim di Laut Filipina Barat, maka kita kehilangannya selamanya," kata Carpio kepada Inquirer dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
" Dan daerah yang akan kita rugi sangat besar, sama besarnya dengan luas daratan Filipina, sekitar 300.000 kilometer persegi, "kata Carpio. "China tidak akan pernah mengembalikan wilayah yang diperebutnya. Kami tidak dapat pergi ke Pengadilan Internasional Keadilan karena China harus setuju dan China tidak akan pernah setuju untuk tunduk pada arbitrase internasipnal itu,'' tambahnya.
China telah mengabaikan keputusan pengadilan Hague pada bulan Juli 2016 yang membatalkan klaim Beijing terhadap Laut Cina Selatan. Pengadilan itu menyatakan bahwa pihaknya melanggar hak kedaulatan Manila untuk memancing dan mencari sumber daya di EEZ sendiri. Tapi Presiden Duterte, yang berkuasa dua minggu sebelum keputusan tersebut turun tangan dengan menolaknya untuk menegaskan kemenangan Filipina. Dia kemudian merayu China dan bukan untuk pinjaman dan investasi.
China sangat senang bertetangga dengan negara tersebut. Namun, Filipina juga telah bertekad untuk menyelesaikan benteng-benteng pulau di Laut Cina Selatan dan menghadirkan saingannya untuk wilayah di perairan bersaman dengan adanya fait accompli saat mereka duduk untuk menegosiasikan kode etik.
Analis keamanan di Filipina Jose Antonio Custodio mempertanyakan permainan Malacañang atas militerisasi China di Laut Cina Selatan dengan imbalan bantuan ekonomi. "Kita berbicara tentang triliunan dolar (dalam) sumber daya alam dan kita mengkompromikan klaim teritorial kita. Ini bukan hibah China tapi pinjaman. Jadi Anda tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk melihat posisi yang tidak menguntungkan yang dihadapi Filipina, "kata Custodio.
Jay Batongbacal, direktur Universitas dari Institut Kelautan dan Hukum Laut Filipina, mengatakan waktu Filipina memprotes militerisasi China telah lama berlalu. Namun, situasi memburuk ketika negara tersebut menolak untuk mengajukan keputusan arbitrase pada KTT Asean di Manila tahun lalu.
"Itu membantu China dalam melakukan segala hal yang perlu diselesaikan. Jika suatu hari pemerintah menyadari bahwa pesawat militer tersebut berbasis di sana, pasti tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Ini karena tidak bertindak ketika saatnya untuk bertindak benar, "kata Batongbacal.
Kebisuan yang mendukung Filipina selama KTT Manila adalah jelas sebuah skor diplomatik untuk China. "Persatuan di antara para penggugat adalah salah satu ketakutan terbesar China," kata Batongbacal. "(Orang China) melihatnya sebagai ancaman besar ketika negara-negara sekitarnya selaras . Itulah yang paling tidak mereka sukai karena mereka menganggapnya sebagai penahanan. Fakta bahwa Asean tidak bersatu dalam perselisihan karena kita tidak mendorongnya untuk meletakkannya di atas meja. Semua itu benar-benar telah disukai China. Mereka memiliki kemenangan besar dan itu sangat melegakan bagi mereka, "tambahnya.
Carpio mengatakan bahwa Filipina dapat menghasilkan dukungan dari masyarakat internasional jika ia menegaskan kemenangannya atas China dalam kasus arbitrase tersebut. "Jika kita tidak agresif, jika kami duduk dalam keputusan tersebut dan kami tidak memaksakannya, maka yang lain tidak akan mendukung kami, " katanya. Militer Filipina pun tidak dapat melakukan apapun kecuali mengikuti kebijakan luar negeri pemerintah.
"Kami masih menavigasi di perairan tersebut. Tapi kita adalah instrumen kebijakan nasional, jadi kita ikuti saja pemimpin nasional kita. Para pembuat kebijakanlah yang memutuskan, " kata seorang pejabat militer Fili[ina yang pangkatnya minta namanya dirahasiakan.
Pulau buatan yang ada kawasan karang Panganiban,
"Apakah itu ada tantangan (dari China)? Ya, tapi kami juga menantang mereka, Itu adalah bagian dari aturan jalan. Tapi kebijakan pemerintah tidak hanya militer, ada juga politik, ekonomi dan diplomatik. Anda tidak bisa membatasinya ke militer, " kata pejabat tersebut.
Lalu apa yang terjadi di Filipina yang tidak menjamin busa kemenangan hukumnya? Yang pasti seperti dikataka Carpio, ia kehilangan 80 persen EEZ-nya di Laut Cina Selatan, yang mencakup 381.000 kilometer persegi ruang maritim, termasuk seluruh Bank Recto, atau Bank Reed, dan sebagian lapangan gas Malampaya di Palawan. Sekain itu kehilangan serta semua sumber perikanan, minyak dan gas dan mineral di sana. "
Perkiraan saya adalah 40 persen air di Filipina ada di Laut Filipina Barat, jadi 40 persen ikan yang bisa kita tangkap dan kita akan kehilangan itu sebagai sumber makanan, "kata Carpio seraya menyatakan padahal Malampaya memasok 40 persen kebutuhan energi Luzon.
"Jika Malampaya kehabisan bensin dalam 10 tahun atau kurang, kita akan memiliki 10 sampai 12 jam pemerasan harian di Luzon. Ini akan menghancurkan ekonomi Fillipina," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika