REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (perpres) tentang pungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Muslim. "Diberlakukan hanya ASN Muslim, kewajiban zakat hanya kepada umat Islam," kata Lukman di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/2).

Namun, kata Menag, bagi ASN yang berkeberatan adanya pungutan zakat sebesar 2,5 persen tersebut dapat mengajukan ataupun menyampaikan permohonannya. Menag berkata, pungutan zakat tersebut bukan merupakan paksaan dari pemerintah, melainkan imbauan kepada ASN Muslim.

"Karena gini potensi zakat sangat besar, kita ingin potensi ini bisa diaktualisasikan sehingga lebih banyak masyarakat dapat manfaat dari dana zakat," ucap Menag.

Berdasarkan data dari Baznas, ia mengatakan potensi zakat ini bahkan mencapai hingga Rp 270 triliun. Selain menyiapkan Perpres tentang pungutan zakat bagi ASN, pemerintah juga tengah mengembangkan jaminan produk halal.

Menurut Lukman, Peraturan Pemerintah tentang jaminan produk halal inipun tengah disiapkan dan diperkirakan akan terbit pada pertengahan tahun. "PP-nya sedang dipersiapkan, tentang jaminan produk halal, pertengahan tahun ini keluar," ujar Lukman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika