REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) mengaku akan ikut dalam keputusan pemerintah terkait harga batu bara yang dialokasikan untuk pembangkit listrik dalam negeri. Namun, APBI berharap apapun keputusan pemerintah, kebijakan tersebut diharapkan bisa berlaku secara jangka panjang.

Ketua Umum APBI, Pandu Patria Sjahrir menjelaskan, selama ini persoalan harga batubara terhadap pembangkit listrik memang kerap menjadi tarik ulur pendapat. Namun, Pandu menilai, apapun kebijakan pemerintah saat ini terkait harga batu bara bisa dipatuhi oleh Asosiasi.

Hanya saja, Pandu menilai, kebijakan perlu kepastian dan ketetapan yang jangka panjang untuk kepastian investasi. "Kita mau kebijakan itu long term saja. Bikin main of lifenya seperti apa, lalu ditetapkan. Sudah kita sama-sama sepakat dengan kebijakan tersebut," ujar Pandu di Mega Kuningan, Selasa (6/2).

Pandu tak menampik jika pergerakan harga batu bara memang tidak bisa diprediksi. Sebagai offtaker dari harga, asosiasi mengikuti harga pasar yang ada terkait batu bara ini.

Namun, ia menjelaskan, naik turunnya harga batu bara tidak bisa dilihat hanya dalam jangka waktu sebulan dua bulan bahkan setahun terkahir. "Kalau kita mau bicara harga batu bara kita lebih enak liat itu long term, tiga sampai empat tahun lah. Karena fluktuasinya itu juga up and down," ujar Pandu.

Pandu mengatakan apapun keputusan pemerintah dan kebutuhan PLN, APBI mendukung dan sepakat saja. Namun, ia berharap jangan sampai kebijakan yang ada tidak berpihak kepada asosiasi batu bara dan tidak pasti.

"Jadi garis besar, dari sisi kementerian ingin pembicaraan ini B to B. Kalau gak ada garis temu, maka akan jadi wasit dan bikin policy. Kalau dari PLN kan spiritnya B to B, kalau ada masukan pemerintah maka baru. Kalau kita sih support, kita hanya informasi aja, dampak dampaknya," ujar Pandu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika