REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai anggota dari Tim Satgas Pangan mengusulkan agar pemerintah membentuk pasar induk beras selain di Cipinang. Pasar induk tersebut diusulkan di enam wilayah yang menjadi sentra produksi beras di Indonesia.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf, berpendapat bahwa tidak relevan jika Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur menjadi satu-satunya barometer harga beras nasional.
"Kita dorong pasar induk juga ada di Jabar, Surabaya, Sumatera Selatan maupun Sulawesi Selatan karena daerah-daerah ini merupakan sentra beras di Indonesia, sehingga kita punya banyak referensi mengenai pasokan maupun harga beras tidak tergantung pada PIBC," kata Syarkawi saat menghadiri panen raya mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (6/2).
Menurut dia, selama ini yang menjadi barometer terkait pasokan maupun harga beras hanya melihat pada PIBC, padahal pasokan beras setiap harinya hanya berkisar 5.000 ton pada Senin sampai Kamis. Di luar hari tersebut, hanya berkisar 2.500 ton.
Di lain sisi, total pasokan beras per bulan sekitar 80 ribu ton dari total jutaan ton beras yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, KPPU mengusulkan pembentukan pasar induk beras di enam wilayah sentra produksi beras, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.
"Karena di Sulsel kurang lebih 8 persen dari total produksi beras nasional, Jawa Timur 17 persen, Jawa Temgah 15 persen, Jawa Barat 15 persen, Sumatra Selatan 6 persen, dan Sumatra Utara 6 persen," ujarnya.
Ia mengungkapkan KPPU sudah membicarakan pengembangan pasar induk beras di Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Apalagi mengingat Surabaya menjadi hub untuk distribusi beras Indonesia bagian Timur, seperti Kalimantan, Papua, Maluku, NTT, serta NTB. "Kita harapkan di sana menjadi patokan harga beras yang baru sehingga orang tidak terlalu fokus dengan PIBC. Di Cipinang saja sewa gudang sudah mahal, transportasi mahal," ujar dia
Ikuti Whatsapp Channel Republika