REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai Pemerintah harus menata mekanisme terkait rencana pungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam oleh Pemerintah. Menurutnya, juga perlu ditata soal lembaga yang ditugasi memungut dan mengelola zakat dari ASN muslim tersebut.

"Ini yang harus ditata. Zakat itu sebenarnya antara satu sisi kesadaran fardhu, keharusan. Cuma harus diatur juga bagaimana mekanismenya jangan sampai ini menjadi digeneralisir," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (6/2).

Ia juga menilai perlu ada satu pandangan antar lembaga terkait dengan pengelolaan zakat tersebut. Hal ini jangan sampai kemudian zakat itu menjadi persoalan. Sebab, jika itu diberlakukan saat ini, masih ada kompleksitas terkait zakat.

"Kita mau infak atau mau zakat 2,5 persen kalau orangnya sudah berzakat di tempat lain gimana. Ini juga perlu diatur. Dia mungkin ada kebiasaan yang dilakukan tanpa harus ada perintah menteri dia sudah ada kesadaran pajak untuk zakat, pajak akherat itu kan zakat. Tapi kemudian kalau ditambah lagi dipotong gaji ini kan jadi overlapping banyak hal," kata Taufik.