REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Lebanon menjanjikan upaya diplomatik untuk memblokir pembangunan tembok perbatasan dengan Israel. Sejak 2012, Israel telah membangun tembok di perbatasannya dengan Lebanon, sementara kedua negara masih secara teknis dalam keadaan perang.
"Presiden Michel Aoun, Perdana Menteri Saad Hariri, dan juru bicara parlemen Nabih Berri berjanji melakukan upaya mobilisasi di tingkat regional dan internasional guna memblokir pembangunan tembok oleh Israel," ujar pemerintah Lebanon dalam sebuah pernyataan, Selasa (6/2).
Israel dan kelompok Syiah Lebanon, Hizbullah melakukan konflik dahsyat pada 2006. Lebanon mengatakan sebagian tembok tersebut melewati 'Blue Line' yang telah ditetapkan oleh PBB setelah penarikan mundur Israel dari Lebanon selatan pada 2000.
"Aktivitas apa pun yang dekat dengan Blue Line harus dapat diprediksi dengan pemberitahuan yang cukup untuk mengizinkan koordinasi dari para pihak untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah insiden," tambah pernyataan itu.
Israel telah menolak klaim tersebut dan mengatakan konstruksi akan terus berlanjut seperti biasa. "Semua pekerjaan dilakukan di wilayah berdaulat Israel," kata tentara Israel, dikutip Arab News.
Fokus baru terkait tembok perbatasan itu muncul setelah kedua belah pihak memperdebatkan rencana Lebanon untuk mengeksplorasi minyak dan gas di lepas pantai di perairan yang dikelilingi oleh kedua negara. Beirut telah menandatangani kontrak dengan sebuah konsorsium termasuk perusahaan Prancis Total, perusahaan Italia ENI, dan perusahaan Rusia Novatek untuk mulai mencari simpanan energi dari pantai Mediterania pada 2019.
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman bulan lalu mengatakan tawaran semacam itu adalah perilaku provokatif dari pemerintah Lebanon. Meskipun ada permusuhan antara kedua negara, pejabat militer Israel dan Lebanon selalu bertemu secara teratur di bawah naungan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk membahas masalah perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika