Rabu 07 Feb 2018 14:23 WIB

Beras Impor Masuk Gudang, Bulog Tetap Serap Panen Petani

Penyerapan beras petani sesuai instruksi presiden yakni sebanyak-banyaknya.

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Nur Aini
Pekerja mengemas beras hasil pembelian dari petani di Gudang Bulog Subdivre Serang, di Serang, Banten, Jumat (19/1). Bulog setempat tahun 2017 hanya mampu menyerap 37 ribu ton beras petani dari target sebanyak 42 ribu ton karena terkendala cuaca dan fluktuasi harga yang tinggi seperti saat ini gabah petani dijual seharga Rp5.500 sedang standar pembelian di Bulog hanya Rp3.900 per kilogram.
Foto: Asep Fathulrahman/Antara
Pekerja mengemas beras hasil pembelian dari petani di Gudang Bulog Subdivre Serang, di Serang, Banten, Jumat (19/1). Bulog setempat tahun 2017 hanya mampu menyerap 37 ribu ton beras petani dari target sebanyak 42 ribu ton karena terkendala cuaca dan fluktuasi harga yang tinggi seperti saat ini gabah petani dijual seharga Rp5.500 sedang standar pembelian di Bulog hanya Rp3.900 per kilogram.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog memastikan akan tetap menyerap hasil panen petani meski mendapat pasokan beras impor. Sebab, beras impor akan masuk ke gudang Bulog dan baru akan dikeluarkan untuk stabilisasi atas perintah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Siti Kuwati mengatakan, beras impor tersebut tidak langsung didistribusikan atau masuk ke pasar. Sementara Bulog akan tetap menyerap hasil panen sesuai ketentuan instruksi Presiden sebanyak-banyaknya.

"Jadi tidak perlu khawatir, Bulog punya 1.400 lebih unit gudang yang tersebar di 26 Divisi Regional dengan kapasitas simpan seluruhnya kurang lebih 4 juta ton," ujar dia, Rabu (7/2).

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan perizinan impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Bulog. Penugasan importasi beras kepada Bulog tersebut dilakukan berdasarkan rakortas antarlembaga dan diperuntukkan untuk keperluan umum.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, beras untuk keperluan umum adalah beras dengan kepecahan di atas 5 persen sampai dengan 25 persen. "Dalam perkembangan selanjutnya, Perum Bulog mengimpor beras dengan kepecahan 5 persen dan 15 persen," ujarnya.

Siti Kuwati menambahkan, beras yang diimpor nantinya diperuntukkan sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh pemerintah guna stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaaan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sampai dengan saat ini, pemerintah telah menandatangani kontrak dengan enam perusahaan dari Vietnam, Thailand, dan India, dengan total kuota impor sebanyak 281 ribu ton. Dengan rincian dari Vietnam 141 ribu ton, Thailand 120 ribu ton, dan India 20 ribu ton.

"Sebetulnya terdapat delapan perusahaan yang lolos tahapan negosiasi harga, namun karena pertimbangan keterbatasan waktu izin impor, ada dua perusahaan dari Pakistan tidak menandatangani kontrak," kata dia.

Sesuai dengan surat izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan, beras impor tersebut harus sudah tiba di Indonesia paling lambat 28 Februari 2018. "Di pertengahan Februari ini diperkirakan sudah ada yang masuk ke Indonesia dan sampai dengan akhir bulan Februari ini direncanakan beras impor sebanyak 281 ribu sudah masuk semuanya," ujarnya.

Pelabuhan tujuan yang menjadi destinasi impor adalah Belawan (Medan, Sumut), Teluk Bayur (Padang, Sumbar), Panjang (Bandar Lampung, Lampung), Merak (Cilegon, Banten), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya, Jatim), Tanjung Wangi (Banyuwangi, Jatim), Benoa (Denpasar, Bali) dan Tenau (Kupang, NTT).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement