REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pembangunan jalur rel kereta bandara yang akan menghubungkan Bandara Adi Soemarmo dengan Stasiun Solo Balapan masih terganjal pembebasan lahan warga. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah, Yuwono Wiharjo mengatakan sekitar 23 pemilik lahan di sekitar Kadipiro masih enggan menerima kompensasi.
Hingga saat ini, PT KAI masih melakukan sosialisasi agar warga bisa menyepakati besaran kompensasi. "Kami masih berproses, ada warga yang belum menyepakati, untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatannya (kompensasi) kita terus sosialisasi," kata Yuwono pada Rabu (7/2).
Dia menjelaskan proses sosialisasi ditargetkan selesai akhir bulan ini. Dengan begitu pengerjaan jalur kereta bandara pun segera dimulai. Yuwono mengatakan kompensasi untuk warga terdampak proyek pembangunan jalur kereta bandara akan diserahkan langsung dalam bentuk uang melalui perbankan.
Kompensasi diberikan sesuai nilai bangunan yang telah ditaksir oleh tim aparsial. Sementara itu, pihaknya menyerahkan tindaklanjut untuk hunian warga pasca-direlokasi kepada Pemerintah Kota Solo.
Investasi pembangunan kereta bandara mencapai Rp 820 miliar yang berasal dari APBN pada 2017 daan 2018. Pemerintah menargetkan pembangunan jalur kereta bandara dari Solo hinggga Boyolali itu bisa selesai tahun ini.
Di lain sisi, terdapat sekitar 75,6 ribu meter persegi lahan yang harus dibebaskan karena terdampak proyek tersebut. Lahan itu di antaranya seluas 70,6 ribu meter persegi berada di wilayah Boyolali dan sekitar 4,9 ribu meter persegi berada di Solo.
"Kalau yang di Boyolali kebanyakan menggunakan lahan TNI AU itu sudah diproses. Yang Kadipiro ini privat. Tindaklanjutnya soal relokasi itu kami serahkan ke Pemda," katanya.
Menurut Yuwono, lahan-lahan tersenut merupakan lahan milik PT KAI dan sudah ditempati warga sejak lama. Sementara itu, selain membangun jalur kereta bandara, Yuwono mengatakan KAI juga akan membangun stasiun baru di Kadipiro.
Sementara itu, Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo meminta warga tak kukuh mempertahankan lahannya. Dia berharap warga segera menerima ganti rugi. Ia tak ingin warga yang tak mau menerima kompensasi harus mengurus proses ganti rugi di Pengadilan Negeri. Ia pun tak mau rumah warga harus dibongkar paksa lantaran tak juga menerima kompensasi. "Nanti akan kami mediasi, kereta api bandara mestinya targetnya 2018 selesai. Ini akan kita lihat di lapangan, karena ini anggaran sudah ada persoalannya," katanya.
Dengan adanya kereta api bandara, jarak tempuh dari Stasiun Solo Balapan menuju Bandara Adi Soemarmo diperkirakan memakan waktu tempuh selama 15 menit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika