REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel) mengatakan, Korea Utara (Korut) mengajukan permintaan minyak ekstra. Minyak tersebut akan digunakan untuk mengisi bahan bakar kapal yang membawa anggota delegasi Korut ke Olimpiade Musim Dingin Pyeong Chang. Pada Selasa (6/2), kapal feri Mangyongbong 92 tiba di Pelabuhan Mukho, Korsel, dengan membawa 114 anggota seni Korut dan 96 awak kapal.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel Baik Tae-hyun mengatakan, permintaan minyak diajukan ke Korsel setelah kapal tersebut berlabuh. Belum diketahui berapa banyak permintaan minyak yang diajukan Korut. Belum diketahui juga apakah permintaan tersebut akan melanggar resolusi PBB yang dikeluarkan tahun lalu yang dimaksudkan untuk membatasi impor minyak sulingan ke negara tersebut.
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: internasional
Filename: helpers/all_helper.php
Line Number: 4248
Baca juga, Pence: AS akan Berdiri Bersama Sekutu Lawan Nuklir Korut.
Baik mengatakan, Korsel sedang mengkaji permintaan tersebut dan belum menanggapinya secara formal. Ia menambahkan, bantuan yang diberikan ke kapal Korut akan dikonsultasikan dengan masyarakat internasional.
"Kami juga akan memastikan resolusi PBB dan sanksi AS yang terkait, tidak akan terdampak," kata dia seperti dikutip CNN. Seoul telah memberikan pelonggaran bagi kapal-kapal Korut untuk beroperasi di pelabuhan dan perairan mereka.
Berbicara kepada CNN, John Delury, Profesor Studi Internasional di Universitas Yonsei, mengatakan, penting bagi Korsel untuk memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan konteks.
"Sanksi internasional dirancang buat memotong sumber daya ke program rudal nuklir Korut, bukan untuk mencegahnya mengirim delegasi perdamaian ke Korsel (selama Olimpiade)," kata Delury.
Sanksi yang disahkan oleh PBB pada Desember tahun telah memangkas ekspor bensin, solar, dan produk minyak sulingan lainnya ke Korut sebesar 89 persen. Sanksi ini juga melarang ekspor peralatan industri, mesin, kendaraan transportasi, dan logam industri ke Korut.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sebelumnya mengatakan sanksi tersebut dimaksudkan untuk mencekik pasokan energi ke Korut dan memperketat pembatasan penyelundupan.
Namun Euan Graham, Direktur Keamanan Internasional di Lowy Institute Australia, mengatakan permintaan bahan bakar oleh Korut adalah sebuah taktik klasik. "Saya yakin mereka memiliki cukup bahan bakar untuk perjalanan pulang. Meminta bahan bakar, komoditas strategis yang tercakup dalam sanksi, diduga untuk memberikan tekanan khusus ke Korsel, dan jelas akan menarik perhatian internasional," jelas Graham.