Kamis 08 Feb 2018 00:03 WIB

Indonesia Gandeng Negara-Negara ASEAN Lindungi Anak

Indonesia memiliki peran strategis untuk memimpin kerja sama ini.

Perlindungan anak (ilustrasi)
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Perlindungan anak (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi anak dari kejahatan siber. Salah satunya dengan menggandeng negara-negara ASEAN guna menanggulangi masalah tersebut.

"Kejahatan siber, terutama eksploitasi dan pelecehan seksual merupakan isu yang sangat penting saat ini. Kita tidak sadari anak-anak kita sudah sangat terpapar teknologi informasi di sekolah maupuan di tempat lain," kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto di Jakarta, Rabu (7/2).

Edi mengatakan, Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar, termasuk anak-anak, di ASEAN memiliki peran strategis untuk memimpin koalisi kerja sama tersebut. Sehingga di ASEAN tercipta isu-isu penting yang dapat ditangani bersama.

"Sehingga, baik pemerintah, NGO serta lembaga internasional, bisa bekerja sama untuk mengantisipasi karena memang kejahatan eksploitasi terhadap anak terjadi antarwilayah, bahkan antarregional dengan negara lain," kata dia.

Maka dilaksanakan Dialog Antarsektoral tentang Respons Nasional Terintegrasi untuk Mengakhiri Eksploitasi dan Pelecehan Seksual Anak secara Online di ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta pada 7-8 Februari 2018. Dialog antarsektor tersebut merupakan kerja sama antara UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, ECPAT, ASEAN Secretariat dan Kementerian Sosial.

Acara digelar dalam rangka merumuskan standar minimum untuk merespons secara efektif segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak secara daring (online).

"Banyak sekali para pelaku kekerasan seksual berasal dari negara-negara lain dan sering kali korbannya adalah anak-anak di negara berkembang karena ketidaktahuan dan juga kebutuhan ekonomi. Anak-anak kecil itu hanya diberikan uang beberapa saja untuk beli makanan atau mainan mudah tergoda untuk dieksploitasi," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bentuk kerja sama yang dilakukan antarnegara tersebut bisa berupa pertukaran informasi, pengalaman, data hingga pelaku-pelaku kejahatan seksual yang membahayakan. Selain itu, menurut dia, langkah strategis yang dilakukan seperti pemblokiran situs-situs yang mengandung unsur pornografi serta memperkuat ketahanan anak-anak untuk memanfaatkan internet secara bijak dan sesuai usia.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement