REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein meminta Pemerintah Indonesia untuk memastikan kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat. Hal ini diungkapkan Zeid setelah menerima laporan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar.

"Dari Sumatera hingga Papua mereka menjadi penyebab utama pelanggaran HAM terhada para petani, pekerja dan masyarakat adat. Masyarakat menyampaikan frustasi mereka kepada saya," kata Zeid Ra'ad Al Hussein di Jakarta, Rabu (7/2).

Dia mengatakan, perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air telah menyebabkan munculnya bahaya kesehatan. Dia mengatakan, diperlukan sebuah dialog inklusif dan konsultasi mengenai proyek-proyek sehingga persetujuan tidak dilakukan secara bebas.

Dia mendesak Pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi Panduan Prinsip PBB terkait Bisnis dan HAM. Hal itu, dia mengatakan, untuk memastikan jika kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat.

Zeid juga meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi para pejuang HAM, khususnya yang terlibat dalam advokasi isu lahan dan lingkungan untuk mempraktekan kebebasan berekspresi dan berkumpul dengan damai. Dia mengungkapkan, perkiraan organisasi masyarakat sipil bahwa hampir 200 pejuang tanah dan lingkungan sedang menghadapi tuntutan hukum.

Zeid mengakui, pembangunan memang dapat memberi akses untuk barang dan jasa fundamental yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tapi kalau masyarakat tidak dapat menyuarakan kekhawatiran dan turut terlibat dalam pengambilan keputusan, pembangunan yang dihasilkan tidak akan memperbaiki kesejahteraan mereka," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika