Senin 12 Feb 2018 15:24 WIB

Penganiayaan Ulama, Mahyudin: Hindari Asumsi Serampangan

Masyarakat menunggu penyelidikan oleh yang berwajib.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Agus Yulianto
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin.
Foto: mpr
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin miris dengan terus terjadinya fenomena penganiayaan tokoh-tokoh agama antara lain penganiayaan hingga luka parah dan meninggal dunia ulama dan berlanjut kejadian penganiayaan pastur dan jemaat gereja. Mahyudin mengungkapkan, dirinya tidak berani berasumsi serampangan seputar apa yang terjadi dan pihak mana yang melakukan.

Masyarakat juga diharapkan tidak serampangan berasumsi sehingga masalahnya menjadi semakin bias dan menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Biarkan aparat bekerja secara profesional menguak kasus tersebut.

"Saya pribadi sangat mengutuk kejadian-kejadian tersebut. Saya tidak tahu ini teror darimana. Tapi, saya kira aparat keamanan harus segera menangani ini secara cepat melalui hukum karena ini bisa menganggu rasa damai umat beragama jadi harus ditangani secara cepat," katanya, usai menghadiri acara Seminar dan Launching Buku Fraksi Golkar MPR, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).

Mahyudin mensinyalir, ada motif-motif tertentu bisa bermacam-macam. Bisa jadi ada yang ingin mengadu domba bangsa Yang sekarang diketahui dan sudah menjadi viral adalah pelakunya yang melakukan adalah orang gila yang saat ini sedang didalami oleh pihak yang berwajib.

Sayangnya kejadian-kejadian seperti ini pembakaran rumah ibadah dan lainnya tidak pernah selesai selalu saja ada yang gini-gini. "Tapi intinya, kita semua jangan berprasangka macam-macam dulu," imbuh Mahyudin.

Ia meminta, masyarakat menunggu penyelidikan oleh yang berwajib apakah ada unsur kesengajaan, terorisme ataukah hanya kriminal biasa. Jangan berkomentar serempangan nanti akan bertambah bias kasusnya. RUU Perlindungan Umat Beragama juga harus diselesaikan agar masalah seperti ini tidak terjadi terus menerus. "Saya kira itu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan DPR," tandasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement