REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak khawatir pascadisahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yakni munculnya klausul peran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR. Dalam pasal 245 disebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan penegak hukum kepada anggota DPR harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Namun Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pihak-pihak untuk tidak mengkhawatirkan klausul pasal tersebut. Ia juga memastikan, pertimbangan MKD tidak akan menghambat proses pemeriksaan terhadap anggota DPR. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata mempertimbangkan itu adalah masukan bisa dipakai bisa tidak. Kita dorong (MKD) keluarkan pertimbangan, cepet-cepetlah, tenang aja," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (12/2).

Menurutnya, ada batasan waktu bagi MKD untuk segera mengeluarkan pertimbangannya. Hal ini karena pertimbangannya dibutuhkan untuk kemudian mendapat izin dari presiden. "Ada batasan diatur oleh undang undang," ujarnya.

Tak hanya itu, kekhawatiran juga ada pada pasal 122 huruf k terkait langkah hukum bagi seseorang atau kelompok orang yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Bagi Bambang, hal itu bagian untuk menjaga kehormatan profesi anggota DPR.